BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Indonesia maju jika daerah maju, daerah maju jika desa kuat,” ungkap Wakil Ketua DPD RI, Mahyudi saat sambutan di Aula Swissbell Danum Hotel, Kamis, 27 Mei 2021.
FGD ini merupakan kerjasama DPD RI dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP) dengan mengusung tema urgenrensi undang-undang BUMDesa untuk memperkuat ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya lokal.
“Harapannya mahasiswa dan dosen memberi masukan seberapa penting UU meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tambah Rektor UMP, Sonedi.
Ia menyampaikan, data di Kalteng ada sekitar 1.432 desa dari 13 kabupaten dan satu kota. Ekonomi masyarakat belum berkembang padahal sebagian desa berbatasan langsung dengan perusahaan baik tambang maupun kelapa sawit.
--page
“Maka hari ini kita analisis bersama betapa pentingnya BUMDes dalam menjadikan desa lebih mandiri dan maju,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPD Kalteng, Yustina Ismiati, Habib Said Abdurrahman, Anggota DPD Bali Bambang Santoso, DPD Kalsel Gusti Garis Hasan Aman, dan Habib Hamid Abdullah. (HERMAWAN DP/B-7)
