BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo berharap kegiatan rapat koordinasi (Rakor) pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat Provinsi Kalteng dapat menghasilkan desain pola pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan terselenggaranya Rakorwasin ini diharapkan desain pola pengawasan, rencana aksi pengawasan pengelolaan PAD antara perwakilan BPKP dan APIP pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah dapat ditetapkan," tutur Edy Pratowo saat di Aula Jayang Tingang, Kamis, 3 Juni 2021.
Edy mengakui, di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah daerah dituntut lebih mengoptimalkan PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya.
Ia menilai kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Edy mengatakan, peran BPKP dan APIP sangat dibutuhkan oleh kepala daerah untuk memastikan potensi PAD telah teridentifikasi.
--page
Selain itu, BPKP dan APIP membantu memastikan pendapatan daerah dari sektor PAD, serta membantu teridentifikasinya risiko-risiko atau fraud yang mungkin terjadi dalam pengelolaan PAD. (HERMAWAN DP/B-7)
