BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Anggota DPR RI Komisi IV Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Purwanto angkat bicara mengenai dampak pascalarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) terhadap petani sawit dan Perusahaan Besar Swasta (PBS).
"Larangan ekspor CPO dan turunanya berdampak luas hingga saat ini, sekalipun ekspor sudah dibuka, masih lambat, korbankan penerimaan negara untuk mengurai persoalan CPO," ujar Bambang, Minggu, 26 Juni 2022.
Menurut Bambang, lambatnya ekspor karena banyaknya produsen CPO, sementara yang memiliki izin ekspor sedikit. Dia menyebut, hal itu tentu perlu proses lama dan tarik ulurnya pungutan penerimaan negara.
Hal ini, kata dia, berakibat lambatnya menyerap CPO yang ada di produsen, kemudian menyebabkan produsen CPO tidak bisa menyerap Tandan Buah Segar (TBS) milik rakyat karena tangki CPO rata-rata sudah penuh.
"Jangankan beli sawit rakyat, sawit sendiripun belum di proses akibat tangki penuh," ungkap mantan Bupati Kotawaringin Barat ini.
--page
Bambang menuturkan, penyerapan CPO lambat dapat berakibat muncul masalah baru. Salah satunya penyimpanan CPO yang lama perlu perawatan dengan biaya yang mahal. Akibatnya, sudah banyak produsen CPO tutup sementara.
"CPO yang disimpan lama sekalipun dengan perawatan terancam rusak bila kelamaan disimpan," tutur politisi Partai Demokrat ini.
Bambang melanjutkan, sawit sudah menjadi tumpuhan hidup petani sehingga persoalan tersebut akan membuat kesulitan bagi mereka untuk mempertahankan kehidupanya. Cukup besar jumlah tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Selain itu, kebun sawit juga terlantar dan memerlukan waktu lama hingga biaya besar ketika mengembalikan ke posisi semula.
Selain itu, lanjut Bambang, sawit rakyat tidak dibeli produsen CPO. Sampai saat ini, harga sudah terjun bebas, bahkan sudah banyak yang menawarkan untuk panen gratis hingga dibakar. Petani memaksa produsen CPO untuk membeli sawit akibat kesulitan menghidupi keluarga.
"Daya beli masyarakat turun tentu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersendat. Munculnya benturan di bawah juga kriminalitas menjadi penyebab kondisi tidak stabil padahal menjelang pesta demokrasi," tukasnya.
--page
Bambang menegaskan, mencermati persoalan sawit yang makin rumit, petani dan produsen CPO terancam gulung tikar. Dia menyebut, perlu antisipasi munculnya masalah baru. Hal itu harus menjadi perhatian khusus atau kondisi yang mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dengan memberikan kemudahan dan jaminan.
"Poinya adalah pemerintah harus korbankan kepentingan dengan menurunkan penerimaan negara agar ekspor berjalan cepat. Sehingga, dapat mengurai stok CPO dan dapat menyelesaikan masalah sampai tingkat petani," pungkasnya. (DANANG/B-7)
