BORNEONEWS, Nanga Bulik – Melalui Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang digagas oleh sejumlah kepala daerah penghasil Kelapa Sawit, Bupati Lamandau Hendra Lesmana terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan petani kelapa sawit di daerahnya.
Dalam setiap kesempatan, orang nomor satu Kabupaten berjuluk Bahaum Bakuba itu terus berperan aktif menyuarakan jeritan para petani sawit yang saat ini semakin terpuruk karena rendahnya nilai jual Tandan Buah Segar (TBS) sawit.
“Kami sudah bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat di Jakarta, apa yang telah disuarakan petani sawit di daerah telah kami sampaikan,” beber Bupati Hendra usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) serta Pelantikan Pengurus AKPSI di Jakarta, Selasa, 19 Juli 2022.
Tidak hanya menyampaikan, lanjut Bupati, pihaknya juga terus mendesak pemerintah pusat agar segera memberikan solusi bagi keterpurukan para petani sawit di daerah. Diantaranya, anjloknya harga TBS, tingginya biasa produksi dan berbagai persoalan yang kini tengah dihadapi para petani sawit.
“Harga TBS anjlok, disisi lain harga pupuk terus melambung. Ditambah lagi banyak pabrik sawit yang enggan menerima TBS para petani sawit mandiri,” sebut Bupati.
--page
Disebutkan Bupati, rendahnya harga TBS menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam Munas AKPSI. Pihaknya juga membahas Peraturan Menteri Keuangan tentang bebas bea eksportir CPO yang diharapkan sampai akhir Agustus nanti sudah keluar.
“Hal itu tentunya kabar baik bagi kita karena akan berimbas pula pada kenaikan harga TBS, InsyaAllah minggu depan harga TBS dipastikan merangkak naik,” ujarnya.
Sementara itu, dalam kegiatan Munas AKPSI, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Industri Kelapa Sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16.4 juta orang hidup dan bekerja di industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar.
“Oleh karena itu, perbaikan tata kelola yang berjalan saat ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran kelapa sawit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional,” kata Luhut.
Di tempat sama, Plt Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyampaikan bahwa AKPSI harus menjadi regulator dan harus mampu menjembatani masyarakat baik dengan pemerintah ataupun stakeholder lainnya. (HENDI NURFALAH/B-7)
