PEROLEHAN pajak parkir khusus di Kota Palangka Raya masih terbilang kecil. Dalam sebulan, Mega Town Square (Metos) Palangka Raya harus setor sekitar Rp20 juta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya.


Padahal Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palangka Raya menyebut lahan itu sudah paling besar memberikan pemasukan.


Dispenda mengklasifikasikannya sebagai area pajak parkir tempat khusus. Itu sebagai konsekuensi lahan parkir di kompleks pertokoan modern di bilangan Jalan Yos Sudarso itu. Ini berbeda dengan retribusi parkir yang pengelolaannya berada di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangka Raya.


“Pajak parkir sementara ini kami kelola yang besar hanya di Metoz. Tiap bulan bervariasi yang kami dapat dari Metos, mendekati Rp 20 juta lah,” ungkap Kepala Dispenda Hera Nugrahayu, Rabu (20/1/2016).


Memang, Dispenda masih mematok kecil omset pajak parkir di wilayah Kota Palangka Raya ini. Padahal disitu merupakan lahan parkir terbesar di kota ini. Meski demikian, Hera Nugrahayu akan menggali potensi lainnya di sektor perparkiran.


Contohnya adalah kawasan Bandara dan Mall, sebab keduanya merupakan obyek pajak parkir khusus, bukan lagi sebagai retribusi parkir tempat khusus yang selama ini diberlakukan.


“Bandara masih retribusi parkir tempat khusus, Palangka Raya Mall (Palma) pun juga. Jadi ada pembagian tersendiri antara retribusi dan pajak. Kami akan duduk bersama untuk bahas pajak parkir, karena ada yang seharusnya diperlakukan sebagai pajak khusus tapi masih retribusi khusus. Contohnya bandara itu,” cetusnya.


Pihaknya akan serius mengkaji permasalahan penetapan obyek, mana yang harusnya terbukukan sebagai obyek pajak dan mana yang termasuk obyek retribusi parkir. Salah satunya akan duduk bersama dengan pihak terkait lainnya terutama dinas perhubungan.


Retribusi parkir tempat khusus itu, jelas Hera mendefinisikan, kalau asetnya yang digunakan adalah milik Pemerintah daerah.  Sebalinya, kalau bukan milik Pemda maka akan dikenakan pajak parkir.


“Karena itu kalau Palma, akan kami duduk bersama dengan Dishub untuk menentukan, karena tanahnya milik Pemkot. Itu kan tiap hari semakin ramai.”
(ANT/B-12)