BORNEONEWS, Sampit - Pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Suekartono menilai bahwa rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat.
Hal tersebut diungkapkannya, karena melihat harga minyak mentah dunia menurun tajam, yang berkisar dibawah rp 90 USD per barel pada pertengahan Agustus 2022 kemaren.
"Rencana menaikkan harga BBM bersubsidi dari pemerintah pusat tersebut tidak tepat, karena harga minyak mentah dunia sedang turun, dari sebelumnya 120 USD per barel, turun hingga di bawah 90 USD per barel," ujar Bambang, Rabu, 31 Agustus 2022.
Jika memang kenaikan harga BBM tersebut terjadi, maka masyarakat sangatlah dirugikan. Apalagi saat ini, ekonomi masih dalam upaya pemulihan. Hal itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah, karena sudah sepatutnya melihat secara langsung dampak terhadap warga.
Dirinya juga mengatakan, akhir-akhir ini juga terjadi kelangkaan BBM subsidi. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal itu terjadi karena BBM bersubsidi akan habis di akhir bulan September 2022, dikarenakan terjadi peningkatan konsumsi BBM Subsidi, sehingga membebani APBN.
--page
Hal itu seharusnya dipahami oleh pemerintah pusat, bahwa penggunaan BBM di tahun 2022 mestinya ada peningkatan sebesar 50% dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2012.
Karena hampir bisa dipastikan, bahwa setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%. Dan itu akan berakibat terjadinya peningkatan penggunaan transportasi publik darat, laut, kerta api, logistik, transportasi pribadi serta peningkatan pertanian, nelayan, perkebunan dan Industri transportasi untuk industri kecil dan besar.
"Kenyataanya, kuota BBM subsidi 2012 untuk premium sudah sebesar 24,3juta kiloliter, solar 14,9 juta kiloliter dengan besaran total subsidi Rp 211 triliun saat itu. Jika bila dibandingkan pada 2022, untuk subsidinya pertalite hanya 23 juta kiloliter. Seharusnya bila ada pertumbuhan ekonomi 50%, saat ini kuotanya berkisar 36 juta kiloliter," kata Bambang.
Begitu juga solar saat ini kuotanya hanya 14,9 juta kiloliter, yang seharusnya 21,9 juta kiloliter, dan subsidi saat ini pada 2022 malah menurun hanya sebesar Rp 208 triliun rupiah.
"Saya heran, kenapa Menteri Keuangan terheran-heran dengan kondisi sisa BBM subsidi saat ini," tanya Bambang.
--page
Melihat dari hal tersebut, jelas bahwa kuota subsidi tahun ini dikurangi oleh pemerintah. Sehingga kuota BBM tidak akan mencapai sampai akhir tahun, dan ini tentu akan sangat merugikan masyarakat. Karena pemerintah belum bisa menyediakan BBM subsidi cukup.
Begitu juga tidak mengimbangi dengan tersedianya transportasi publik massal yang terkoneksi dengan baik dari sejumlah titik-titik penting di negara ini.
Dirinya juga menyebutkan, saat ini masyarakat sudah dirugikan dari kuota BBM subsidi yang berkurang 25%. Sehingga, warga harus menggunakan BBM non subsidi pertamax, dan bahkan masyarakat lebih dirugikan lagi dengan kegagalan pertamina yang tidak bisa menyediakan BBM subsidi premium yang tentu jauh lebih murah dari pertalite.
Kegagalan pertamina juga diperparah dengan kemampuan mengimpor bahan bakar dengan harga tinggi dari beberapa negara. Sehingga harga jual ke masyarakat menjadi mahal.
Itu terbukti dari data globalpretrolprices.com pada solar non subsidi (Diesel). Harga jual di Indonesia berada diurutan ke-70 kemahalannya dari 190 negara. Taiwan hanya 0,903 USD (Rp 13.450,-), Thailand 0,975 USD (Rp 14.527,-), dimana kedua negara ini tidak menghasilkan minyak dan gas, tetapi harga solar/diesel lebih murah dari Indonesia.
--page
"Saya heran Indonesia masuk di peringkat ke-70 duni denhan harga 1,293 USD (Rp 19.925,-), padahal Indonesia masuk negara penghasil minyak terbesar nomor 3 di Asia dan juga penghasil gas terbesar di Asia. Apalagi Dirut Pertamina mengatakan bahwa sejak April 2019 Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar dan sudah bisa menghasilkan solar sendiri, seharusnya harga solar di Indonesia bisa lebih rendah dari negara Malaysia," kata Bambang.
Harusnya hal tersebut menjadi satu penilaian pemerintah terhadap pertamina yang kurang bisa maksimal memberikan pelayanan terbaik, terutama mengusahakan untuk mengimpor BBM subsidi dengan harga murah.
"Kuota dan harga BBM subsidi saat ini tidak rasional, maka saya menolak harga BBM Subsidi dinaikkan. Namun jika kondisi anggaran APBN terbatas, maka pemerintah saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi mengalihkan sisa kuota BBM subsidi fokus untuk transportasi publik dan logistik baik massal dan tidak massal terutama di transportasi laut," harap Bambang. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)
