BORNEONEWS, Palangka Raya - Pascamenggelar Rapat Koordinasi Sawit Nasional dengan tema menjaga resiliensi perkebunan Indonesia 2023 dan akselerasi peremajaan sawit rakyat atau PSR kemarin, Senin, 27 Februari 2023, sektor kelapa sawit seperti memiliki harapan baru yang harus diwujudkan.
"Diharapkan hasil dari Rakornas PSR, akan dibentuk satgas khusus terkait percepatan program PSR," kata Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Eddy Abdurachman pada Selasa, 28 Februari 2023.
Satgas tersebut nantinya menurut Eddy akan memetakan zona-zona wilayah perkebunan kelapa sawit yang boleh dilakukan peremajaan.
"Kedua, melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga," tuturnya.
Nantinya, tambah Eddy, Kementerian Pertanian akan memberikan Surat Edaran khususnya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK terkait penyederhanaan aturan yang menghambat percepatan program PSR.
--page
"PSR ini merupakan salah satu program BPDPKS yang manfaatnya sangat penting dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. BPDPKS mendukung Rakornas PSR yang dibuka langung oleh Pak Menteri Pertanian ini dan diharapkan target 180.000 hektare dapat tercapai," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/Y)
