Setiap tahun, penerimaan pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan di Kota Palangka Raya selalu meleset dari target. Oleh sebab itu, kalangan legislatif DPRD Palangka Raya meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) supaya lebih bekerja ekstra untuk menggenjot penerimaan daerah dari sektor pajak itu.


“Komisi A sebagai mitra kerja Dispenda, mensupport agar ke depan mampu penuhi target bahkan melampaui target. Karena pajak yang menghidupi pemerintahan kita termasuk untuk pembangunan di masyarakat,” cetus Wakil Ketua Komisi A, Diu Husaini, Selasa (22/3).


Diu juga menghimbau masyarakat untuk menunjukkan partisipasinya dalam pembangunan. Caranya, dengan aktif dan taat bayar pajak kepada pemerintah. Karena tanpa sumbang sih masyarakat, akan sulit mengangkat beban anggaran yang digunakan membangun daerah.


Ia juga mengapresiasi langkah Dispenda Kota Palangka Raya yang mengikat komitmen dengan camat dan lurah dalam menyebarkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) ke tiap rumah tangga wajib pajak. Setidaknya telah mengurangi ‘penyakit’ yang selama ini menghinggapi penerimaan pajak. Sebab selama ini SPPT tidak tersampaikan dengan benar kepada masyarakat, padahal lembar SPPT adalah berkas untuk bayar pajak.


Ia juga salut dengan sikap wakil wali kota yang tegas menekan kepada camat dan lurah terkait penyampaian SPPT. Jika tidak sampai, harus ada laporan kenapa atau kendala apa sehingga tidak sampai ke warga, adalah komitmen dan bentuk tanggungjawab.


“Selama ini tidak sedikit SPPT yang tersampaikan ke rumah, akhirnya menambah kemalasan orang bayar karena merasa bayar pajak saja sulit. Nah, ketika masalah itu diselesaikan, mudah-mudahan orang jadi semangat bayar, apalagi layanannya kini semakin bagus,” harapnya.


Sebelumnya, kepala Dispenda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu menjelaskan capaian penyerapan PBB dalam tiga tahun terakhir.


Pada tahun  2014, penerimaan terealisasi sebesar Rp 9,3 miliar (77%), padahal target yang diharapkan Rp13 miliar. Kemudian pada 2015 ditargetkan Rp14 miliar namun terealisasi hanya Rp12 miliar (85%). Sedangkan untuk 2016 ini, penerimaan ditarget Rp13 miliar lebih dengan realisasi per Maret 5% atau sekitar Rp750 juta lebih. (RZ/B-12)