BORNEONEWS, Kasongan - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama di Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, diduga kerap memeras sejumlah kepala sekolah.
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Marikit Hermedi mengatakan itu saat menghadiri kegiatan penguatan pendidikan keluarga bagi satuan pendidikan SMP, SMA/SMK yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Katingan di Aula Kantor Bupati Lama, Jalan Tumbang Liting Kasongan, Selasa (22/3.
"Di sekolah kami sejauh ini sering didatangi LSM. Mereka bahkan ada yang mengaku sebagai wartawan segala. Bahkan ada LSM yang pernah minta uang Rp5 juta. Jangankan Rp5 juta, Rp5 ribu saja saya tidak punya," sebut Hermedi ketika sesi tanya jawab dengan Kepala Dinas Pendidikan Katingan, Hartoni.
Menurut Hermedi, LSM di daerahnya sejauh ini diketahui cukup banyak. Bahkan di Kabupaten Katingan Marikit yang memecahkan rekor dengan jumlah LSM terbanyak.
Hermedi mengaku LSM yang sering datang ke sekolahnya paling banyak menanyakan soal dana BOS.
"Tapi kerjaannya sudah tidak benar. Mereka bahkan berani mengancam dan meminta uang," tegasnya.
Bahkan dalam kesempatan itu Hermedi pernah suatu hari menantang LSM yang ikut campur dalam peraturan sekolahnya.
"Waktu itu ada kebijakan dari sekolah semua siswa yang laki-laki potongan rambutnya harus SKI satu, tapi ada LSM yang protes katanya kita melanggar HAM. Makanya saat itu saya tantang LSM itu," imbuhnya.
Dikonfirmasi masalah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Hartoni mengimbau kepada sekolah terutama wilayah hulu Katingan yang banyak LSM-nya seperti Kecamatan Marikit agar tidak perlu risau.
"Saya berpikir wajar-wajar saja dengan adanya LSM sebagai pemerhati keadaan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tinggal sekolahnya saja bagaimana menyikapinya," sebut Hartoni.
Ia menggambarkan jika sekolah mendapat kucuran anggaran dana BOS, atau anggaran apa saja baik APBD maupun APBN agar dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (Juknis) seperti apa penggunaannya.
"Bisa jadi ada sekolah-sekolah yang memang melaksanakan kegiatan keuangannya tidak sesuai juknis, sehingga muncullah hal-hal yang tidak pas dari anggaran itu," katanya.
Untuk itu Hartoni mengimbau dan berharap kepada kepala-kepala sekolah dalam melakukan kegiatan keuangan harus sesuai juknis, kemudian harus transparan kepada masyarakat.
"Jadi wajar-wajar saja jika LSM menanyakan hal itu, sebab itu tugas mereka mengawasi keadaan di sekolah. Yang jelas selama saya memimpin belum ada laporan dari kepala sekolah yang mengaku diperas oleh LSM,"imbuhnya. (ABDUL GOFUR/m)
