Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berharap pengerukan alur Mentaya bisa terlaksana karena diyakini akan berdampak besar terhadap peningkatan perekonomian daerah ini.


“Kalau alur sudah dikeruk, lalu lintas kapal penumpang dan barang makin lancar. Dampaknya sudah jelas, yakni akan memicu peningkatan perekonomian daerah kita karena distribusi barang dan jasa makin lancar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur, H Fadlian Noor di Sampit, Minggu.


Pendangkalan alur terjadi sudah cukup lama namun belum ditangani karena besarnya biaya yang dibutuhkan. Akibatnya, kapal yang hendak masuk ke Pelabuhan Sampit maupun ke luar menuju laut Jawa, terpaksa harus menunggu kondisi Sungai Mentaya sedang pasang. Jika salah perkiraan maka kapal akan kandas akibat dangkalnya sungai.


Saat ini kedalaman alur Mentaya di titik-titik terparah yaitu hanya berkisar 2,5 meter LWS (low water spring) atau posisi surut terendah. Kondisi ini juga membuat hanya kapal yang tidak terlalu besar yang bisa masuk hingga ke pelabuhan, sementara kapal berkapasitas besar tidak bisa masuk ke Pelabuhan Sampit. Pendangkalan parah yang perlu diwaspadai yaitu di perairan depan Pos TNI AL dan kawasan Serambut.


“Kita selaku pemerintah daerah hanya menyampaikan keinginan dan harapan. Secara teknis, ini memang kewenangan KSOP (kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan), sementara kita hanya mendorong dan membantu sesuai kewenangan kita,” kata Fadlian.


Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit, Benny Noviandinudin, mengatakan, tahun ini rencananya alur Mentaya akan dikeruk agar lalu lintas kapal lebih lancar. Namun belum diketahui kapan pengerukan dimulai. “Rencananya ada (pengerukan), tapi saat ini belum dilelang,” kata Benny.


Benny belum menjelaskan secara rinci rencana pengerukan tersebut, baik titik lokasi, volume lumpur yang akan dikeruk, hingga besar dana yang akan digelontorkan pemerintah pusat untuk membiayai pengerukan tersebut. Belum adanya informasi ini karena proses pelelangan sepenuhnya ditangani pemerintah pusat, sementara KSOP Sampit hanya memfasilitasi saat pengerjaan di lokasi.


Juli 2015 lalu, pemerintah pusat mengucurkan dana APBN sekitar Rp 34 miliar untuk mengeruk sekitar 500.000 meter kubik lumpur di ambang luar sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar 60 meter dan kedalaman antara empat hingga lima meter. Pekerjaan pengerukan dilaksanakan selama empat bulan. KSOP Sampit mengusulkan pengerukan kembali dilakukan di dua titik dangkal dalam alur yakni perairan depan Pos TNI AL dan kawasan Serambut. 


Jika alur Mentaya lancar, lalu lintas kapal diyakini akan meningkat signifikan. Dampaknya sangat positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang dipastikan juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah ini karena banyak barang kebutuhan didatangkan dari luar daerah menggunakan kapal laut. 

(ANT/B-8)