BORNEONEWS, Palangka Raya - BPK RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) atas Laporan Keuangan 2023.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menekankan kepada jajarannya dari Pemprov Kalteng untuk terus meningkatkan tata kelola aset dan keuangan.
"Seluruh jajaran Pemprov Kalteng untuk bekerja lebih keras dan menata lebih baik lagi pengelolaan keuangan dan aset di tiap Perangkat Daerah," ungkapnya saat penyerahan hasil pemeriksaan BPK-RI, di DPRD Kalteng baru baru ini
Ia menegaskan Pemprov Kalteng terus berupaya memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP agar semakin optimal, dan kontinyu melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Eksternal.
Hal itu dalam rangka untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan juga bersih,
--page
“Hal ini bukan semata-mata untuk mempertahankan opini WTP saja, tetapi merupakan bentuk tekad dan semangat kami, untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," tuturnya.
Edy meyakini pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan akuntabel, sehingga anggaran daerah benar-benar dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. "(Sehingga) memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kalimantan Tengah," tegasnya. (HERMAWAN DP/H)
