BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalteng Abdul Razak menyebut, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) termasuk uang masyarakat, salah satu sumbernya berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan publik.
Oleh karena itu, penting APBD diaudit secara berkala untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaannya.
"APBD adalah uang masyarakat yang harus di audit, untuk membantu memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana sesuai dengan yang telah direncanakan dan dipublikasikan," katanya, Selasa, 16 Juli 2024.
Katanya, penggunaan dana harus tersedia untuk publik agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang mereka digunakan, serta APBD juga dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah.
"Pejabat pemerintah dan lembaga yang mengelola dana APBD harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut," arahnya.
--page
Jelasnya, audit memastikan bahwa ada mekanisme yang memadai untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran.
"Ini mencakup penilaian terhadap program dan proyek pemerintah untuk memastikan bahwa mereka memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," harapnya.
Tambahnya, Audit APBD berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, penyalahgunaan, dan penyimpangan dana.
Melalui audit, ujarnya setiap ketidaksesuaian atau dugaan kecurangan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
"BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap APBD," tutupnya. (MARINI/H)
