BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan, perekonomian Kalimantan Tengah masih stabil pada 2015. Gambaran indikator makro tersebut bisa dilihat pertumbuhan ekonomi tercatat 7,01 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional hanya 4,79 persen.
Indikator lain yang menentukan stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Laju inflasi Kalteng tahun 2015 mencapai 4,74 persen sedangkan laju inflasi nasional sebesar 3,35 persen, namun inflasi Kalteng selama empat tahun terakhir tergolong cukup stabil.
Hal disampikan Sugianto pada pidato pengantar pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 pada rapat paripurna DPRD Kalteng, yang di pimpin wakil ketua DPRD Kalteng, H Abdul Razak di damping H Baharudin Lisa dan Hj Yustina Ismiati. Selasa (28/6/2016).
Sugianto mengatakan, APBD setelah perubahan yang telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2015 terdiri anggaran pendapatan sebesar Rp3.54 triliun lebih dan anggaran belanja sebesar Rp3,72 triliun lebih sehingga terdapat defisit sebesar Rp173,85 miliar lebih.
Defisit dapat ditutupi anggaran pembiayaan penerimaan sebesar Rp198,94 miliar dan pembiyaan pengeluaraan sebesar Rp25,08 miliar. Realisasi pendapatan adalah berjumlah Rp3,25 triliun atau 91,75 persen dari target Rp3,54 triliun sedangkan realisasi belanja berjumlah Rp3,48 triliun atau 93,64 persen dari target Rp3,72 triliun sehingga terdapat defisit sebesar Rp229,69 miliar lebih.
Pembiayaan penerimaan sebesar Rp294,18 miliar atau 147,87 persen dari target Rp198,94 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp25,08 milia atau 100 dari target 25,08 miliar sehingga pembiyaan netto Rp269,09 miliar sehingga defisit Rp229,69 dapat ditutupi dengan pembiyaan netto. Sehingga silpa tahun 2015 berjumlah Rp39,40 miliar dari silpa rp39,40 miliar lebih dikurangi silpa BLUD RSUD sehingga silpa yang dianggarkan pada APBD perubahan 2016 sebesar Rp3,24 miliar.
Mantan anggota DPR RI mengatakan, APBD tahun 2010-2015 telah disusun sesuai mekanisme yang berlaku, naskah lampiran keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional. Catatan atas laporan keuangan yang sudah dilakukan perbaikan sesuai koreksi dari hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalteng.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalteng, H Abdul Razak mengatakan bahwa naska laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 akan di pelajari oleh anggota DPRD Kalteng. Politisi senior partai Golkar Kalteng ini mengucapkan banyak terimakasih kepada gubernur yang telah menyampaikan/melaporkan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 dan kegiatan paripurna berjalan baik dan lancar. (ARIANATA/m)
