BATAM –
**Borneonews - Tanjungpinang**, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memberikan penegasan bahwa tidak ada niatan untuk mengurangi tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan bahwa isu yang beredar mengenai rencana pengurangan TPP tersebut adalah tidak benar dan merupakan hoaks. Gubernur Ansar mengungkapkan, "Pemprov Kepri tidak pernah mengadakan pembahasan ataupun merencanakan tindakan pengurangan TPP. Isu ini tidak mempunyai dasar yang kuat dan hanya ditujukan untuk memengaruhi psikologis ASN terkait dengan hak-hak mereka." Pernyataan ini disampaikan di Tanjungpinang pada hari Senin. Lebih lanjut, Ansar menegaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tidak pernah membahas mengenai pengurangan TPP bagi para pegawai. Ia juga mengaku tidak mengetahui asal-usul isu tersebut dan mengimbau kepada ASN untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang dapat meresahkan. Pemprov Kepri, menurutnya, sangat peduli dan konsisten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai. Ia menekankan pentingnya hak TPP bagi ASN, dan pemerintah menghargai hak tersebut secara penuh. Meskipun Pemprov Kepri berada dalam keterbatasan anggaran, Ansar menegaskan komitmennya untuk terus berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai. "TPP adalah hak ASN dan pemerintah senantiasa menghargai hak itu," tuturnya. Ia juga menambahkan bahwa kesejahteraan pegawai tetap menjadi fokus utama dari kebijakan Pemprov Kepri, dan tidak ada niatan untuk mengurangi TPP bagi ASN. Mengingat hal tersebut, Ansar meminta kepada ASN untuk tetap berkonsentrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia mendorong setiap ASN di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus berinovasi guna meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat dan efektif. "Jalankan tugas Anda dengan sebaik-baiknya, karena semua tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak," tegas Ansar. ANTARA