BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau, Marukan menandatangani 7 poin kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (30/8/2016), Marukan yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Lamandau, Arifin LP. Umbing, bersama Gubernur IPDN, Prof. Ermaya Suradinata, menjalin kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia itu.
"Salah satu poin dalam kerjasama tersebut, IPDN bersedia melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi aparatur desa, maka usai penandatanganan kerja sama, 60 orang aparat desa dari Lamandau yang masuk dalam gelombang I langsung mengikuti bimtek," kata Kepala Bagian Pemerintahan (Kabag Pem) Setda Lamandau, saat dikonfirmnasi Borneonews, Selasa (30/8/2016) siang.
Tujuh poin yang dikerjasamakan itu, di antaranya, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan program profesi kepamongprajaan, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan laboratorium desa dan kelurahan.
Kemudian, penyediaan bantuan ahli (narasumber, dosen, maupun pelatih) pada kegiatan bimbingan teknis, lokakarya atau seminar bidang kepamongprajaan, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, praktek lapangan bagi praja IPDN serta bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Menurut Triadi, dalam sambutannya, Bupati Lamandau, Marukan berharap agar kerja sama yang sudah terjalin tersebut nantinya bisa menguntungkan kedua belah pihak, dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang cakap dan profesional.
Bupati Marukan juga berharap agar kerja sama yag terjalin tidak hanya pada tataran pelaksanaan Bimtek (Bimbingan Teknis), tetapi juga bisa berlanjut kegiatan-kegiatan lainnya, sesuai ruang lingkup kerja sama yang telah kita sepakati. Bupati Marukan juga berharap kepada pihak IPDN agar beberapa desa di kabupaten Lamandau bisa dijadikan pilot project laboratorium desa/kelurahan.
"Untuk wacana itu, nantinya ditangani langsung oleh IPDN. Sehingga desa-desa yang lain bisa mencontoh kepada desa tersebut, mulai dari perencanaan desa sampai dengan laporan pertanggungjawabannya," katanya.
Tak hanya itu, hal lain yang akan digagas dengan IPDN juga termasuk pembuatan BUMDes dan strategi peningkatan pendapatan asli desa. Harapannya, masyarakat atau pemerintahan desa tidak hanya lagi tergantung pada anggaran yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. (HENDI NURFALAH/N).
