BORNEONEWS, Palangka Raya – Polemik penganggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah, termasuk di dalamnya anggaran keberangkatan ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Bandung, ternyata ‘bola panas’ ada di DPRD Kalteng. Pasalnya, belum dijadwalkan pembahasan anggaran di gedung wakil rakyat tersebut. Padahal, anggaran tersebut masuk dalam struktur APBD Perubahan 2016.
“Pemprov sudah minta pembahasan APBD-P 2016 segera dibahas. Terkait dana PON kan di situ. Nah, bola sekarang di DPRD, kapan mau dibahas. Persetujuan kan di DPRD. Kalau malam ini diketok, ya bisa langsung dicairkan. Masalahnya, dijadwalkan saja belum,” kata Asisten II (Bidang perekonomian dan pembangunan) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sahrin Daulay, di Aula Biro Keuangan Setda Kalteng, Palangka Raya, Rabu (7/9/2016).
Sahrin Daulay menjelaskan semua pencairan anggaran ada mekanisme yang harus ditaati. Pihaknya sudah siap dan hanya menunggu ada pembahasan bersama. Ia menegaskan, pengusulan dan pencairan anggaran memiliki tahapan. Saat ini semua tahapan internal Pemprov sudah selesai. Ia menyebut, kalaupun sampai deadline 30 September 2016 tidak dibahas juga, akan ada konsekuensi sesuai amanat PP.
“Karena itu sesuai perintah gubenur, ada tim ke Kemendagri untuk berkonsultasi,” katanya.
Asisten IV Bidang Administrasi umum, Susie menyatakan tidak benar jika disebut pencairan ke KONI nol Rupiah. Ia membeberkan saat ini jumlah anggaran yang sudah dicairkan Rp16,7 miliar dari yang diajukan sebanyak Rp17,5 miliar. Itu pun sudah mencakup triwulan I-III.
“Usulan awal di APBD Murni itu kan Rp17,5 miliar, yang sudah cair Rp16,7 miliar dan itu di dalamnya termasuk dana PON. Sisanya masih Rp800 juta belum cair, tapi itu karena pengalokasiannya di triwulan IV,” bebernya.
Menurut Kepala Biro Keuangan, Kaspinor, KONI mengajukan lagi sebesar Rp7,8 miliar, namun seiring dengan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat, Kalteng juga terkena dampak pemotongan, akhirnya pihak DPRD Kalteng memutuskan hanya mengalokasikan Rp5,2 miliar.
“Dari usulan Rp7,8 Miliar tersebut, disetujui DPRD Rp5,2 miliar. Tapi kan ada mekanisme persetujuan pencairannya. Kalau yang Rp800 juta bisa di triwulan IV. Mengingat kondisi keuangan belum stabil dan dampak pemangkasan dan penundaan transfer DAU dari pusat, solusinya harus selektif terhadap siapa saja yang diberangkatkan ke PON,”
“Anggaran KONI ini kan melekat di APBD Perubahan ini. Hal kedua, sesuai perintah gubenur, kan harus transparan atas penggunaan dana yang sudah dicairkan ke KONI kemarin itu. Kan bisa evaluasi dari laporan dan perencanaan yang mereka buat,” tandas Kaspinor. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).
