BORNEONEWS, Palangka Raya - Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit atau PPKS, yang lebih dikenal sebagai Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR, telah menjadi inisiatif penting pemerintah sejak dicanangkan pada tahun 2016.
"Program ini dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP untuk memastikan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional," kata Staff Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP, Dwi Nuswantara pada Minggu, 9 Februari 2025.
Hal ini disampaikan Dwi dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau PKS 3 Pihak Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR dan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana atau Sarpras untuk Gelombang I Tahun 2025.
"Hingga saat ini, BPDP telah berhasil menyalurkan dana PSR untuk area seluas 364.552 hektar yang melibatkan 160.000 pekebun di seluruh Indonesia. Ini merupakan langkah nyata BPDP dalam mendukung para pekebun kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas perkebunan mereka, sekaligus menjaga kelangsungan sektor perkebunan sawit yang berkelanjutan," terangnya.
Selain itu, BPDP juga telah menyalurkan dana Sarana dan Prasarana atau Sarpras untuk 108 paket pekerjaan. Dana ini digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukung perkebunan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan kebun kelapa sawit. Program Sarpras ini menjadi bagian penting dari upaya BPDP untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pekebun.
"Para pekebun yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pengajuan Program PSR dan Sarpras dapat mengaksesnya melalui situs resmi BPDP di www.bpdp.or.id. Situs tersebut menyediakan panduan lengkap dan informasi terkini mengenai mekanisme pengajuan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pekebun," katanya.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan BPDP, diharapkan Program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Keberlanjutan perkebunan kelapa sawit yang dikelola dengan baik akan membantu meningkatkan kesejahteraan para pekebun dan mendukung stabilitas ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.
"Kedepannya, BPDP berencana untuk terus memperkuat program ini dengan berbagai inisiatif baru yang akan membantu para pekebun menghadapi tantangan dalam industri kelapa sawit. Dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat diharapkan akan menjadi kunci kesuksesan dalam menjaga keberlanjutan sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia," jelasnya. (TESTI PRISCILLA/H)
