BORNEONEWS, Sampit – Kepala Bulog Kantor Cabang Kotim, Muhammad Azwar Fuad, mengungkapkan bahwa inflasi beras pada bulan Januari lalu diduga salah satunya disebabkan oleh penundaan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg per Kartu Keluarga (KK) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pada bulan Januari 2025,sudah terjadi inflasi pada beras sebenarnya. Ini karena bantuan pangan yang seharusnya disalurkan pada Januari-Februari tersebut ditunda pada minggu ketiga Januari 2025," katanya, Selasa, 25 Februari 2025.
Ia mengungkapkan berdasarkan instruksi yang meraka terima anggaran yang seharusnya untuk bantuan pangan tersebut dialihkan untuk penyerapan gabah di tingkat petani.
Ia menambahkan, selain penundaan bantuan pangan tersebut, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) juga ditunda. Hal ini juga berpengaruh terhadap harga beras dan mengakibatkan inflasi.
"Kedua instrumen stabilisasi harga beras di tingkat konsumen dari komoditi beras ini sedang mandek karena Bulog selalu operator mendapat instruksi untuk menunda penyaluran," ujarnya.
Beliau berharap agar program SPHP segera dibuka kembali, meskipun terbatas, untuk mengantisipasi kenaikan harga beras menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri.
"Mudah-mudahan surat resmi dari Badan Pangan Nasional segera keluar sehingga kenaikan harga beras di tingkat konsumen dapat kita tahan," harap Muhammad Azwar (DEVIANA/H)
