BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Banjir tahunan yang terus melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Kapuas mendorong pemerintah daerah mencari solusi jangka panjang.
Karena itu, Pemkab Kapuas mewacanakan dan mempertimbangkan dua opsi utama untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu relokasi atau transmigrasi lokal permukikan rawan banjir.
Saat melepas bantuan logistik untuk empat kecamatan di halaman Kantor BPBD Kapuas pada Minggu sore, 16 Maret 2025, Bupati Kapuas, HM Wiyatno menegaskan perlunya solusi yang lebih komprehensif.
"Banjir ini terjadi hampir tiap tahun, ada beberapa kecamatan yang masyarakatnya selalu terdampak. Jadi, salah satu cara mengatasi banjir adalah dengan mengupayakan agar masyarakat tidak tinggal di daerah rawan banjir," ujarnya.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah relokasi, di mana masyarakat yang terdampak banjir dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Namun, tantangan besar dalam opsi ini adalah bagaimana warga bisa bertahan setelah dipindahkan.
"Apakah relokasi atau transmigrasi lokal? Ya, karena ada beberapa nilai plusnya. Kalau relokasi, masyarakat hanya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tapi tidak ada pembinaan selanjutnya. Artinya, kita dari pemerintah daerah menyiapkan tempat untuk hunian sementara, selanjutnya kita harus memikirkan keberlangsungan masyarakat yang ada di sana," jelasnya.
Sementara itu, opsi transmigrasi lokal dinilai lebih menjanjikan karena tidak hanya memindahkan warga ke tempat baru, tetapi juga memberikan pendampingan agar mereka bisa mandiri.
Dalam skema ini, warga yang dipindahkan akan mendapatkan bantuan hidup dari pemerintah selama dua hingga 2,5 tahun.
"Kita juga bisa meminta bantuan dari APBN berkaitan dengan jatah hidup (Jadup). Yang selama ini jatah hidup diberikan selama rentang waktu 2 tahun sampai 2,5 tahun. Ketika masyarakat sudah dipindahkan ke lokasi transmigrasi pemerintah, nah pemerintah memberi jatah hidup tiap bulan terutama untuk kebutuhan hidup, serta pembinaan berkelanjutan," ungkapnya.
Dengan adanya bantuan finansial serta pendampingan keterampilan, masyarakat diharapkan dapat membangun kehidupan yang lebih baik di tempat baru tanpa harus kembali ke daerah rawan banjir.
Pemerintah pun terus mengkaji langkah terbaik agar solusi yang diambil benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi warga terdampak. (DODI/H)
