BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktorat Jenderal Perkebunan atau Ditjenbun terus mendorong akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR untuk mempercepat peningkatan produktivitas perkebunan rakyat. Dalam acara hari kedua Teknis Kelapa Sawit atau TKS dan Field Trip di Sampit, Kalimantan Tengah, Dedi dari Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, menegaskan pentingnya langkah ini untuk masa depan sektor kelapa sawit.
“Untuk mendukung hal ini, tersedia dua jalur akses, yaitu jalur dinas dan jalur kemitraan. Jalur dinas diajukan melalui pemerintah daerah secara berjenjang, sedangkan jalur kemitraan diajukan langsung oleh perusahaan pemilik plasma melalui nota kesepahaman (MoU) dengan kelompok tani. Jalur ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PSR,“ kata Dedi dalam kegiatan yang diselenggarakan 28-30 April 2025 ini.
Dokumen usulan PSR dari jalur kemitraan langsung dikirimkan ke Ditjen Perkebunan untuk diverifikasi oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk. Dengan langkah ini, pemerintah mengharapkan proses PSR menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
“Selain itu, pengelolaan yang transparan dapat membantu petani sawit rakyat memperoleh manfaat yang optimal dari program ini,“ jelas Dedi.
Sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional, pemerintah mendorong petani untuk melakukan tumpangsari padi gogo di lahan replanting sawit.
“Dana PSR sebesar Rp7.832.712 per hektar dapat digunakan untuk penanaman padi gogo sebagai alternatif pendapatan selama masa transisi tanaman sawit menjadi produktif kembali,“ katanya.
Langkah ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga membantu petani tetap memperoleh penghasilan.
Hingga tahun 2025, realisasi PSR masih di bawah target nasional. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan 60,80 persen dari target, namun tren ini belum konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang membuat petani enggan meremajakan kebunnya.
“Pemerintah berharap tumpangsari padi gogo dapat menjadi solusi pendapatan selama masa transisi,“ tambahnya.
Ditjen Perkebunan juga menyediakan program Sarpras (Sarana dan Prasarana) untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Berbeda dengan PSR yang berbentuk uang, program Sarpras memberikan bantuan dalam bentuk barang sesuai kebutuhan lapangan.
“Bantuan ini mencakup alat pascapanen, pembangunan jalan kebun, alat transportasi, serta mesin pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi produksi,“ terangnya.
Dengan sinergi antara program PSR dan Sarpras, pemerintah optimistis sektor perkebunan rakyat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mendukung ketahanan pangan dan energi di masa depan, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo. (TESTI PRISCILLA/j)
