BORNEONEWS, Jakarta – Permasalahan hutan adat yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menjadi fokus utama Pemprov Kalimantan Tengah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
RDP itu digelar di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo.
“Rapat ini juga membahas isu-isu yang selama ini menjadi PR kita, salah satunya berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah, kita meminta Komisi II DPR RI untuk bisa membantu dalam penyelesaian RTRWP kita,” ujar Edy Pratowo, baru baru ini.
Menurutnya, penanganan RTRWP yang belum rampung juga menyangkut aspek pengakuan terhadap hutan adat yang hingga kini belum mendapatkan solusi.
Edy Pratowo khawatir keterlambatan ini bisa memicu konflik dan keluhan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah.
--page
“Komisi II DPR RI akan segera menindaklanjutinya dan mempercepat penyelesaian permasalahan RTRWP tersebut,” tukasnya. (HERMAWAN DP/Y)
