BORNEONEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua Komite III DPD RI asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah, dr. Erni Daryanti mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai tawaran berhaji cepat yang tidak melalui jalur resmi. Hal ini disampaikannya seusai melakukan pengawasan pra-haji bersama delegasi DPD RI pada 12 hingga 18 April 2025 lalu.
“Secara resmi, hanya ada dua jenis haji, yaitu haji reguler dan haji plus. Keduanya memiliki kuota masing-masing di setiap provinsi,” jelas Erni Daryanti kepada Borneonews dalam podcast Panderan Mewarung di Channel YouTube Borneonews Digital.
Erni Daryanti menjelaskan, masa tunggu haji reguler saat ini bisa mencapai 30 tahun di beberapa daerah. Sedangkan untuk haji plus, masa tunggunya lebih singkat, yakni antara 5 hingga 7 tahun.
“Karena daftar tunggu yang sangat panjang, banyak masyarakat yang ingin berhaji lebih cepat. Ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang menawarkan keberangkatan cepat dengan iming-iming fasilitas mewah,” ujarnya.
Padahal, menurutnya, keberangkatan haji tanpa visa resmi dapat menimbulkan persoalan serius saat jamaah berada di Arab Saudi.
--page
“Jika tidak memiliki visa haji, bisa dipastikan akan muncul masalah besar di sana,” tegas Erni Daryanti.
Dalam kunjungan pengawasan pra-haji di Arab Saudi, Erni Daryanti selaku ketua delegasi menilai persiapan dari pihak Indonesia dan Arab Saudi cukup maksimal.
“Kami ingin memastikan kesiapan akomodasi, katering, hotel, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya,” jelas Erni Daryanti.
Namun, Erni Daryanti mengakui tetap ada kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah perubahan dalam sistem pelayanan muasasah atau lembaga penyelenggara layanan jamaah haji tahun ini.
“Biasanya haji reguler ditangani oleh satu muasasah, namun tahun ini ditangani oleh delapan muasasah sekaligus. Akibatnya, banyak keluhan dari pihak Indonesia karena calon jamaah terpisah-pisah penanganannya,” jelas Erni Daryanti.
Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, dr. Erni mengajak untuk memahami prosedur haji yang benar dan aman.
“Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai persoalan ini, bisa menyimak pembahasan lengkapnya di channel YouTube Borneonews Digital,” pungkasnya.
Simak selengkapnya di: https://youtu.be/PN9_VVi42LU?si=Ch2tIdYaUHbTcvQD
(WAHYU KRIDA/Y)
