BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 4 Juni 2025.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari surat Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK terkait penguatan upaya pencegahan korupsi dalam perencanaan dan penganggaran di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, KPK memaparkan sejumlah titik rawan yang menjadi fokus pengawasan, yang terangkum dalam Modul Cepat Sistem Pencegahan Korupsi (MCSP), meliputi perencanaan, pengadaan, perizinan, pengawasan internal, hingga tata kelola barang milik daerah.
Dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur, rapat diikuti oleh Asisten III Sekretariat Daerah Edius Uhing, Inspektur Daerah Josmar L Banjar Nahor, serta perwakilan dari Bapplitbangda, Dinas Kesehatan dan Dinas P3AKB Barito Timur. Mereka hadir untuk menyimak langsung arahan dan rekomendasi dari KPK maupun BPKP, termasuk dorongan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Forum ini penting karena memberikan panduan yang sangat jelas bagaimana kita seharusnya membangun sistem pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari celah penyimpangan,” ujar Edius Uhing usai mengikuti rakor.
--page
Ia menambahkan bahwa seluruh OPD di Barito Timur harus menjadikan prinsip-prinsip pencegahan korupsi sebagai bagian integral dalam menjalankan program dan anggaran.
Dalam arahannya, KPK menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga antirasuah, pemerintah daerah dan DPRD untuk menciptakan sistem pengendalian yang saling mendukung.
KPK juga merekomendasikan pelaksanaan probity audit bersama BPKP sebagai langkah konkret dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan bebas intervensi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dalam perencanaan dan penganggaran. Tujuannya agar setiap program benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat, memiliki dampak nyata, dan terhindar dari potensi penyimpangan anggaran. Pemkab Barito Timur menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara serius dan terukur. (AGUSTINUS BOLE MALO/Y)
