BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggandeng Universitas Palangka Raya (UPR) dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel dan berbasis digital.
Kolaborasi ini dikemas dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada di Aula BPKAD Barito Timur, Senin, 16 Juni 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Setda Barito Timur, Ari Panan P Lelu, yang mewakili Bupati M Yamin. Dalam sambutannya, Ari Panan menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa memegang peranan penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih, berintegritas dan berpihak pada pembangunan yang merata.
“Kami sangat menyambut baik kolaborasi strategis antara Pemkab Barito Timur dan Universitas Palangka Raya ini. Kajian seperti ini menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur desa, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara profesional dan berbasis data,” ujarnya.
FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah, camat se-Barito Timur, pendamping desa, serta kepala desa dari 100 desa yang tersebar di wilayah Barito Timur. Kolaborasi ini merupakan bagian dari kerja sama Pemkab Barito Timur dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR.
Ketua tim kajian dari UPR, l Lelu Sintani, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menggali data faktual di lapangan sekaligus memperkuat praktik akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
“Kami berterima kasih atas keterbukaan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Harapannya, kegiatan ini bisa menjadi awal dari kerja sama berkelanjutan di bidang penelitian, pengabdian masyarakat, dan pendidikan,” ucap Lelu
Ia juga memperkenalkan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dari Kementerian Pendidikan yang memungkinkan pengalaman kerja aparatur desa diakui sebagai kredit akademik di perguruan tinggi, hingga 70 persen dari total beban studi.
Dalam forum tersebut, narasumber dari UPR seperti Lelo Sintani, Rahmiati, dan Dr. Luluk Tri Harinie, menyampaikan materi yang menitikberatkan pentingnya sistem keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Peserta FGD juga berkesempatan berdiskusi aktif serta mengisi kuesioner sebagai bahan penyusunan model Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) berbasis sistem informasi digital.
Diharapkan, melalui kegiatan ini akan terbangun sinergi nyata antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam menciptakan aparatur desa yang lebih kompeten, serta mendorong terwujudnya tata kelola desa yang unggul, modern dan berdaya saing. (AGUSTINUS BOLE MALO/H)
