BORNEONEWS, Sampit – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati, menyampaikan proses penjaringan calon peserta didik untuk program Sekolah Rakyat masih terus berlangsung. Bahkan dirinya mendatangi rumah keluarga PKH agar orang tua tidak khawatir jika anaknya harus masuk ke asrama sekolah rakyat.
“Alhamdulillah untuk proses Sekolah Rakyat kami masih dalam proses penjaringan calon siswa karena ada beberapa kriteria yang harus menjadi catatan kami, yaitu dalam hal kesehatannya,” ujar Irawati, Jumat, 1 Agustus 2025.
Menurutnya, ada beberapa anak dari keluarga miskin yang tidak bisa langsung diikutkan dalam program karena memiliki riwayat penyakit. Namun, Pemkab Kotim tidak tinggal diam dan turut membantu pengobatan anak-anak tersebut. Tantangan lainnya adalah kurangnya dokumen kependudukan seperti KTP dan KK, yang menyebabkan mereka tidak terdaftar sebagai masyarakat miskin.
“Masih banyak warga kita yang tidak memiliki KTP dan KK, sehingga mereka tidak bisa mendaftar sebagai masyarakat miskin dan tidak mendapatkan bantuan apapun. Mereka protes di tingkat RT, padahal warga tersebut bukan pendatang, sudah lama tinggal di sana. Seharusnya RT lebih proaktif,” tegasnya.
Irawati menyebutkan, untuk jenjang SLTA, jumlah calon siswa sudah mencapai lebih dari 10 persen dari target, sementara untuk jenjang SD hampir memenuhi syarat untuk membuka dua rombongan belajar (rombel).
“Alhamdulillah, karena kabupaten lain juga kekurangan calon siswa SD, kita bisa saling membantu. Jika kelebihan siswa, bisa kita titipkan ke kabupaten yang juga memiliki Sekolah Rakyat seperti Katingan, Gunung Mas, dan Palangka Raya,” jelasnya.
Namun karena Kotim memiliki jumlah masyarakat miskin terbanyak di Kalteng, maka kabupaten ini juga menjadi penyumbang calon siswa terbanyak. Hingga kini, telah terdata 55 calon siswa SLTA dan 45 calon siswa SD, dan proses penjaringan masih terus dilakukan dengan kunjungan langsung ke masyarakat.
“Jika anak tersebut tidak masuk kriteria untuk Sekolah Rakyat, mereka tetap kami data sebagai masyarakat miskin dan akan kami masukkan ke dalam daftar penerima bantuan sosial lainnya,” ujarnya.
Dalam kunjungannya ke berbagai wilayah, Irawati menyampaikan bahwa respon masyarakat sangat positif. Ia menjelaskan kepada warga mengenai program Sekolah Rakyat melalui tayangan video dari Kementerian Sosial, termasuk fasilitas asrama yang akan mereka tempati.
“Mereka sangat tertarik, anak-anak pun senang. Tapi memang ada salah persepsi, ada yang takut ini seperti penculikan anak. Karena itu saya harus turun langsung agar mereka yakin dan percaya bahwa ini adalah program resmi dari pemerintah,” katanya.
Proses penjaringan ini akan berlanjut hingga pengumuman dari pusat dirilis, dengan target penyelesaian pada Agustus 2025. Setelah semua siswa dinyatakan memenuhi syarat dan kuota terpenuhi, maka akan dilaporkan ke pemerintah pusat untuk penempatan dan proses selanjutnya.
Irawati mengatakan saat ini hanya ada empat kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yang secara aktif mengusulkan program Sekolah Rakyat. Hal ini disayangkan oleh Gubernur Kalteng yang menilai daerah lain seharusnya juga berupaya mendapatkan program yang sangat bermanfaat ini.
“Saat ini ada perwakilan Kementerian Sosial di Palangka Raya yang terus memantau perkembangan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah. Kita terus koordinasi agar pelaksanaan berjalan maksimal,” pungkas Irawati. (DEWI PATMALASARI/y)
