BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Staf Ahli Bupati Kapuas Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Budi Kurniawan, mewakili Bupati Kapuas, M. Wiyatno secara resmi membuka kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilu di Hotel Fovere Kapuas, Selasa 12 Agustus 2025.
Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Iwan Kurniawan, unsur Forkopimda Kapuas, KPU Kapuas, serta jajaran Bawaslu Kapuas.
Dalam sambutan yang dibacakan Budi Kurniawan, Bupati Kapuas menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kapuas dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini.
"Keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur pada hari pencoblosan, melainkan pada kesiapan, integritas, dan soliditas seluruh lembaga yang menjaga proses demokrasi," ucap Budi Kurniawan ketika membacakan sambuatan Bupati Kapuas.
Bupati juga menyoroti pentingnya kesiapan meskipun tahun 2025 bukan tahun tahapan pemilu. Masih ada agenda strategis yang harus dihadapi, seperti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Situasi ini menuntut kelembagaan yang solid, adaptif, dan terhubung lintas sektor.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kapuas, Iswahyudi Wibowo, menjelaskan bahwa Kabupaten Kapuas merupakan daerah pertama yang dikunjungi Komisi II DPR RI untuk kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Ia menekankan bahwa pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan membutuhkan pengawasan yang kuat, independen, dan profesional.
"Tantangan yang dihadapi pengawas pemilu semakin kompleks, baik dari sisi regulasi, kapasitas SDM, dinamika politik lokal, maupun tuntutan stabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan kelembagaan secara menyeluruh untuk meningkatkan stabilitas organisasi dan memperkuat peran koordinatif," papar Iswahyudi.
Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian lembaga pengawas pemilu. Selain itu, kolaborasi dengan mitra kerja diharapkan dapat menghasilkan strategi pengawasan yang lebih efektif di tingkat daerah, dengan melibatkan semua pihak dalam setiap proses pengawasan penyelenggaraan pemilu. (SABRIANOOR/H)
