BORNEONEWS, Lamandau - Realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau masih 'jongkok' alias cukup rendah dari target yang ditetapkan. Hingga 31 Oktober 2016, realisasi keuangan hanya mencapai 62,77 persen, begitupun dengan realisasi fisik yang masih sama rendah.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra), Rabu (2/11/2016), diikuti oleh perwakilan SKPD.
Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Wakil Bupati Lamandau, H. Sugiyarto, mengaku ada sejumlah kendala yang menyebabkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran di kabupaten Lamandau tahun ini.
Pertama, terkendala akibat terlambatnya penyaluran dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Namun, kata Wabup, per-Oktober kemarin DAK sudah ditransfer, dan kemungkinan minggu ini sudah bisa terserap.
"Kendala lain di antaranya adalah adanya DAK yang pekerjaanya sudah dilaksanakan pada triwulan I (khususnya pekerjaan yang nilainya kecil) tetapi belum dilaporkan hasil realisasinya. Sehingga, secara hitungan belum terserap di triwulan II dan III," bebernya.
Dirinya juga membeberkan, khusus untuk bidang kesehatan, karena ada perubahan purchasing (pembelian) untuk pengdaan obat. Sebab, terkadang pihak distributor tidak bisa menyediakan obat-obatan yang kita butuhkan.
"Misalnya, ketika kita pesan 100 item obat, tetapi oleh distributor baru bisa menyediakan 70 item maka belum bisa dibayarkan. Sehingga hal inilah yang juga menyebabkan realisasi penyerapan anggaran kita juga masih rendah," terang Sugiyarto.
Sementara, saat ditanya apa kiat yang harus dilakukan untuk memacu penyerapan anggaran di sisa waktu yang ada, Sugiyarto secara tegas telah meminta kepada para kepala dinas dan juga pihak PPTK agar bisa melakukan penjadwalan ulang terhadap semua pekerjaan.
"Kemudian, karena saat ini sudah memasuki musim penghujan, khusus untuk pekerjaan fisik, saya minta kepada para kepala Dinas dan juga PPTK untuk lebih menekan pihak ketiga dalam hal ini rekanan agar benar-benar memanfaatkan sisa waktu yang ada. Bahkan, jika perlu tambah lagi jumlah tenaga kerjanya dan lembur," serunya.
SKPD dengan capaian tertinggi dalam realisasi serapan anggaran dan realisiasi fisik diantaranya adalah Distamben dengan capaian (84,91 persen) untuk serapan anggaran, presentase itu juga sama dicapai dalam hal realisiasi fisiknya. Kemudian kecamatan Menthobi Raya (81,49 persen) untuk serapan anggaran. Sedangkan untuk realisasi fisiknya adalah 82,36 persen.
Sedangkan SKPD dengan realisasi terrendah diantaranya adalah Dispenda dengan 40,61 untuk realisasi keuangannya, sedangkan fisiknya adalah 54,72 persen. Dishubkominfo 45,22 persen untuk keuangan dan fisiknya, disusul Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan capaian 54,03 persen baikkeuangan maupun fisiknya.(HENDI NURFALAH/N).
