KUALA KAPUAS –

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kapuas dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melanjutkan aksi unjuk rasa mereka. Setelah sebelumnya berorasi di depan Markas Komando (Mako) Polres Kapuas, mereka mengalihkan fokus ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas di Jalan Tambun Bungai pada Sabtu siang, 30 Agustus 2025.

Salah satu peserta aksi mengonfirmasi bahwa aksi akan berlanjut ke gedung DPRD.  "Iya, aksi berlanjut, ke depan kantor DPRD," ucapnya.

Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes yang sama di berbagai wilayah Indonesia, menyuarakan penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota dewan.

Aksi ini diwarnai dengan spanduk dan yel-yel. Para mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi, mengkritik kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. Mereka menilai kenaikan tunjangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit menunjukkan ketidakpekaan para wakil rakyat terhadap penderitaan masyarakat. Sebagai simbol perlawanan, mereka bahkan membakar ban bekas di tengah jalan, meski aksi tetap berlangsung tertib.

Meski mendapat pemantauan dari aparat keamanan, mahasiswa tetap bersemangat menyuarakan tuntutan mereka. menunjukkan tekad mereka untuk terus mendesak para wakil rakyat agar mendengarkan aspirasi masyarakat.

Namun, saat para mahasiswa tiba di lokasi, mereka mendapati kantor DPRD dalam kondisi sepi dan kosong. Aksi yang berlangsung pada hari Sabtu, memang bertepatan dengan hari libur bagi para anggota dewan. Salah seorang warga yang melintas membenarkan hal tersebut. 

"Biasanya libur kalau hari Sabtu ini anggota dewan," katanya, memberikan gambaran bahwa kemungkinan besar tidak ada anggota DPRD yang berada di kantor untuk menemui para pengunjuk rasa.

Meski demikian, aksi tetap berjalan dengan tertib. Tidak ada insiden yang tidak diinginkan, dan situasi di lokasi tetap kondusif. Arus lalu lintas di sekitar Jalan Tambun Bungai juga terpantau normal dan lancar, tidak terganggu oleh aktivitas demonstrasi. 

Aksi yang merupakan rangkaian dari protes nasional ini menandakan keprihatinan mahasiswa terhadap penggunaan anggaran negara. Mereka berharap pemerintah dan para wakil rakyat dapat mengkaji ulang kebijakan kenaikan tunjangan dan lebih fokus pada program-program yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. (SABRIANOOR/Y)