BORNEONEWS, Palangka Raya – Biasanya kepala daerah baik gubernur maupun bupati, tidak ingin susunan anggarannya dikoreksi atau dibuka ‘blak-blakan’ mulai penyusunan hingga pelaksanaan. Tidak demikian bagi Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran. Ia ingin masyarakat ikut memantau atau mengawasi jalannya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menjalani tahun pertama ini, gubernur menekankan dirinya tidak ingin ‘kebobolan’ karena itulah gubernur muda ini berharap peran civil society atau organisasi masyarakat sipil (OMS) ikut memantau Pembahasan APBD Kalteng 2017 yang kini tengah berlangsung.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Sugianto usai bertandang ke kantor Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di wilayah Mampang Prapatan Jakarta Selatan, hari ini.

“Saya tidak ingin kecolongan dalam pembahasan APBD, ini tahun pertama kepemimpinan kami. Untuk memastikan agar APBD tahun 2017 disusun dan dieksekusi dengan benar, saya mengajak OMS untuk memantau dan mengawasi proses penyusunan APBD,” kata Sugianto, Senin (7/11/2016).

Sugianto yang baru dilantik sebagai gubernur Kalimantan Tengah pada 25 Mei 2016 itu menilai penyusunan APBD 2017 sangat krusial bagi masa depan pembangunan Kalteng hingga lima tahun mendatang. Ia menandaskan, kedatangannya ke kantor FITRA) untuk meminta bantuan dari tim analisis bugdeting FITRA. 

“Kapasitas mereka menganalisis anggaran sangat kami butuhkan. Membangun daerah itu tidak bisa sendirian, apalagi ini pengalaman pertama saya menyusun anggaran. Menurut saya, malah harus banyak yang menonton, agar APBD dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi,” sambungnya.

Tak hanya dengan FITRA, Sugianto juga berencana menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan untuk mengawasi proses penyusunan APBD di Kalteng. Karena menurut dia, APBD ini bukan urusan sepele, maka dari itu rakyat Kalteng harus bisa merasakan dampak pemanfaatan APBD dengan optimal.

“Saya bahkan ingin meminta agar KPK berkantor di Kalteng. Ini akan menentukan lima tahun pemerintahan, sesuai dengan visi-misi kami waktu kampanye atau tidak,” katanya.

Ia mengatakan, setiap kepala daerah punya strategi berbeda untuk mengamankan APBD. Ia lebih memilih membangun kolaborasi dengan lembaga independen seperti FITRA untuk memberikan sumbangsih pemikiran demi kebaikan Kalteng dan menjauhkan salah penganggaran atau miss-budgeting yang justru merugikan kepentingan umum.

“Karena sangat penting, saya sebagai gubernur berinisiatif mengajak rekan-rekan aktivis anti korupsi nasional untuk memantu proses penyusunan, pembahasan, pengesahan, bahkan hingga implementasi APBD Kalteng. Mungkin, ini adalah titik awal dimulainya era transparansi anggaran di jantung Kalimantan,” tegasnya.

Inisiatif Sugianto tersebut disambut baik oleh Sekretaris Jenderal FITRA Yeni Sucipto. Menurut dia, proses penyusunan dan pembahasan APBD secara baik akan meningkat kualitas pemanfaatan uang rakyat.

“Kami salut dan sangat mengapresiasi langkah Pak Sugianto ini, apalagi ini pengalaman pertama bagi beliau dalam penyusunan APBD. Kami yakin political will dari seorang kepala daerah akan memberi dampak jangka panjang yang baik juga untuk Kalteng dan rakyatnya,” tutur Yeni dalam rilisnya. (ROZIKIN/*)