BORNEONEWS, Banjarmasin - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) merumuskan empat strategi utama untuk mewujudkan dan meningkatkan indeks kebebasan pers dalam berdemokrasi di berbagai daerah.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kominfo Kemenko Polkam RI Marsekal Pertama TNI Arifien Sjahrir mengatakan empat strategi itu setelah menghadiri kegiatan forum koordinasi dan sinkronisasi peningkatan indeks kemerdekaan pers nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.
“Yang pertama adalah mengajak pemerintah pusat dan daerah bersinergi dengan dewan pers, akademisi, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat strategi dalam meningkatkan skor indeks kemerdekaan pers,” ujar dia.
Kemudian, belajar dari keberhasilan Provinsi Kalsel yang mampu menempati peringkat pertama kemerdekaan pers se-Indonesia dengan skor 80,91 poin.
Menurut Arifien, prestasi Provinsi Kalsel menunjukkan bahwa peningkatan indeks kemerdekaan pers dapat dicapai melalui sinergi, penguatan kapasitas media loka, serta inisiatif kolaborasi seperti pembentukan Konsorsium Pers Banua guna menjaga integritas dan profesionalisme wartawan.
Lalu, menjadikan program peningkatan indeks kemerdekaan pers sebagai agenda prioritas nasional yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Terakhir, kata dia, memastikan hasil kegiatan forum koordinasi dan sinkronisasi peningkatan indeks kemerdekaan pers nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini, dapat melahirkan rekomendasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dari para narasumber yang kompeten di bidangnya.
“Saya mengajak seluruh pemerintah daerah aktif menyumbang gagasan yang konstruktif. Dengan sinergi, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan indeks kemerdekaan pers nasional di wilayah masing-masing,” demikian Arifien.
ANTARA
