BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Barito Timur, Franz Sila Utama, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar, Rabu, 8 Oktober 2025.
"Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari berbagai kebijakan nasional, termasuk Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem," jelasnya saat menyampaikan laporan.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan agar seluruh program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Barito Timur dapat berjalan secara terpadu, terarah dan tepat sasaran.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah saja. Semua pihak harus terlibat, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat luas. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama dalam mengentaskan kemiskinan. Dibutuhkan koordinasi yang solid agar setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat," lanjut Franz.
Dia juga menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan di Barito Timur difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan warga, serta penguatan usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan program lintas sektor agar pembangunan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat paling rentan.
Franz menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menentukan sasaran keluarga miskin ekstrem. Menurutnya, penetapan penerima manfaat harus berdasarkan hasil musyawarah desa atau kelurahan dan dibuktikan dengan berita acara resmi.
“Data by name by address menjadi kunci agar program bantuan dan pemberdayaan tidak salah sasaran. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Franz.
Selain memperkuat koordinasi, Pemkab Barito Timur juga mendorong penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Forum tersebut diharapkan melahirkan kesepakatan konkret antarinstansi serta membuka ruang partisipasi dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pengentasan kemiskinan.
Franz menutup laporannya dengan menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh pihak dalam mewujudkan masyarakat Barito Timur yang lebih sejahtera.
“Dengan koordinasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, kami optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem di Barito Timur bisa tercapai,” pungkasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO/y)
