BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto, menggelar pertemuan bersama masyarakat Kalimantan Tengah dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalteng untuk mendengarkan langsung aspirasi terkait dampak pembangunan nasional terhadap hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana dialog terbuka yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Sigit menegaskan bahwa proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang dirancang pemerintah harus melalui kajian yang matang dan komprehensif. Ia menekankan bahwa setiap program pembangunan harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekologis daerah agar tidak menimbulkan konflik atau ketimpangan di tengah masyarakat lokal.
“Pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Kita harus pastikan bahwa mereka tidak hanya dilibatkan, tetapi juga mendapatkan manfaat nyata dari setiap program yang dijalankan,” ujar Sigit kepada Borneonews pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak sensitif terhadap kultur lokal berisiko menimbulkan resistensi dan kerusakan sosial.
WALHI Kalteng turut menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait proyek-proyek yang berpotensi mengancam wilayah adat, hutan, dan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Mereka mendorong agar DPR RI menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PSN di Kalimantan Tengah.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyuarakan kekhawatiran mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Beberapa tokoh adat dan pemuda juga menyampaikan harapan agar pembangunan di Kalimantan Tengah tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga pada keberlanjutan dan keadilan sosial.
Sigit berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat nasional dan mendorong adanya mekanisme evaluasi terhadap proyek-proyek strategis yang sedang berjalan.
“Kita ingin pembangunan yang berpihak, bukan yang mengabaikan. Kalteng punya kekayaan budaya dan alam yang harus dijaga, bukan dikorbankan,” tuturnya. (TESTI PRISCILLA/H)
