BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam pertemuan bersama masyarakat Kalimantan Tengah dan WALHI Kalteng, Anggota DPR RI Dapil Kalteng, Sigit K Yunianto, menegaskan pentingnya peran legislatif dalam mengawal proyek strategis nasional (PSN) agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan perlindungan nilai-nilai lokal dan keadilan sosial.
Sigit menyoroti bahwa banyak proyek nasional yang masuk ke daerah tanpa kajian mendalam terhadap kondisi sosial budaya setempat. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik lahan, ketimpangan akses, dan marginalisasi masyarakat adat yang selama ini menjadi penjaga ekosistem dan warisan budaya.
“Legislatif tidak boleh hanya menjadi pengesah anggaran, tetapi juga pengawal moral pembangunan. Kita harus pastikan bahwa setiap proyek yang masuk ke Kalteng benar-benar membawa manfaat dan tidak merusak tatanan hidup masyarakat,” ujar Sigit kepada Borneonews pada Jumat, 24 Oktober 2025.
WALHI Kalteng turut mendesak agar DPR RI memperkuat fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek yang berpotensi mengancam wilayah adat dan lingkungan hidup. Mereka menekankan bahwa pembangunan yang tidak inklusif akan memperlebar kesenjangan dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pertemuan ini juga menjadi ruang refleksi bagi masyarakat sipil untuk menilai sejauh mana kebijakan pembangunan nasional telah melibatkan suara lokal. Beberapa peserta menyampaikan perlunya mekanisme konsultasi publik yang lebih transparan dan representatif sebelum proyek dijalankan.
Sigit menyatakan komitmennya untuk membawa isu ini ke tingkat pusat dan mendorong revisi kebijakan yang belum berpihak pada masyarakat adat.
“Kita ingin pembangunan yang berkeadilan, bukan sekadar pembangunan fisik. Hak masyarakat adat adalah fondasi keberlanjutan,” tuturnya. (TESTI PRISCILLA/H)
