BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Rakor Pokja PUG). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kapuas, Selasa, 28 Oktober 2025 ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan mengusung tema “Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG”. Tujuannya adalah untuk memperkuat komitmen bersama dan menyamakan persepsi antarperangkat daerah serta lembaga terkait dalam implementasi strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Kapuas.
Dalam sambutannya, Asisten III Sekda Kapuas, Perry Noah, menegaskan bahwa pelaksanaan PUG merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Ia menekankan setiap OPD harus aktif mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan program agar tercipta kesetaraan.
"Pengarusutamaan gender bukan hanya tanggung jawab satu dinas tertentu, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah secara menyeluruh," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3APPKB, dr. Tri Setyautami, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Pemkab Kapuas. Langkah ini diambil untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan gender bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tri Setyautami berharap, melalui rakor ini, seluruh OPD dapat lebih memahami pentingnya analisis gender dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program. Pihaknya juga berkomitmen terus melakukan pendampingan ke OPD dan desa/kelurahan agar implementasi PUG berjalan optimal.
"Kita ingin Kabupaten Kapuas menjadi daerah yang mampu memberikan ruang dan kesempatan yang setara bagi semua, tanpa membedakan gender," tambahnya.
Dia berharap, melalui kegiatan ini, Pokja PUG Kabupaten Kapuas semakin solid dalam menyusun rencana aksi daerah dan strategi implementasi PUG yang lebih terarah serta terukur. Rakor ditutup dengan sesi diskusi dan penyusunan langkah tindak lanjut, yang akan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam mengintegrasikan kebijakan dan program yang berpihak pada kesetaraan gender di Kabupaten Kapuas. (SABRIANOOR/y)
