BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, turut ambil bagian dalam upaya pencegahan konflik sosial di Kalimantan Tengah. Ia menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergitas Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar di Hotel M Bahalap Palangka Raya.
Rakor ini menjadi wadah bagi para kepala daerah se-Kalimantan Tengah untuk berdiskusi dan merumuskan strategi dalam mengantisipasi dan menangani potensi konflik sosial di wilayah masing-masing.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, dalam paparannya menegaskan bahwa penanganan konflik sosial harus dimulai dari tahap pencegahan. Upaya ini mencakup pemetaan wilayah rawan, pembinaan komunikasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil serta transparan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus memperkuat peran berbagai forum strategis seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
Selain itu, kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan adat, keagamaan, dan kepemudaan juga diperkuat. Organisasi-organisasi ini dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak solidaritas sosial, penjaga kearifan lokal, serta agen perdamaian di tengah masyarakat.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menyatakan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas dan kerukunan di Kabupaten Lamandau.
"Kami akan terus berupaya memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi kemasyarakatan, dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial di Lamandau," ujarnya, Minggu, 2 november 2025.
Kehadiran Bupati Lamandau dalam Rakor ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menjaga stabilitas dan kerukunan di wilayahnya, serta berkontribusi dalam menciptakan Kalimantan Tengah yang aman dan damai. (NATALIA KRISTIN/H)
