BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Sastriadi, menjadi pembicara dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah atau Rakoorwil Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia atau DPW PSI Kalimantan Tengah pada Senin, 15 Desember 2025.
Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari penguatan konsolidasi organisasi partai menjelang tahapan verifikasi kepesertaan Pemilu.
Dalam pemaparannya, Sastriadi menegaskan bahwa partisipasi politik merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara yang dijamin oleh konstitusi.
Namun demikian, ia mengingatkan seluruh aktivitas partai politik wajib berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan KPU yang berlaku. Ia menekankan pentingnya kepatuhan regulasi dalam pemilu.
"Agenda verifikasi partai politik menuntut kesiapan struktur kepengurusan yang lengkap dan sah, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah paling bawah," kata Sastriadi dalam kegiatan yang dihadiri ratusan peserta Rakoorwil.
Karena itu, lanjutnya, kegiatan konsolidasi internal seperti Rakoorwil dinilai penting untuk memastikan kesiapan administrasi dan kelembagaan partai.
“Pemilu membutuhkan partai politik yang tertib secara organisasi dan administrasi. Kepengurusan yang jelas hingga tingkat kelurahan dan desa menjadi salah satu syarat utama dalam proses verifikasi,” ujar Sastriadi dalam dialog yang dipandu Rano Rahman ini.
Sementara itu, DPW PSI Kalimantan Tengah periode 2025–2030 yang dipimpin Sipet Hermanto Tundjan bersama Sekretaris Muhamad Arif Hidayat menyatakan komitmennya untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat DPRt sesuai amanat Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI.
Rakoorwil tersebut juga menjadi momentum bagi PSI untuk menegaskan posisinya sebagai partai dengan semangat keterbukaan, sejalan dengan tagline Partai Super Terbuka yang mengakomodasi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang.
Melalui kegiatan ini, PSI Kalimantan Tengah berharap mampu membangun budaya politik yang akuntabel, patuh regulasi, serta berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional dalam menghadapi agenda demokrasi ke depan. (TESTI PRISCILLA/y)
