BORNEONEWS, Palangka Raya - Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman, menekankan bahwa perencanaan penganggaran merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan visi dan misi Kota Palangka Raya.
Menurutnya, perencanaan yang matang menjadi kunci utama untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kualitas perencanaan yang baik akan menentukan efektivitas program, efisiensi anggaran, serta tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah,” ujar Fauzi, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia menambahkan bahwa Bimtek yang digelar menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan menguatkan komitmen seluruh perangkat daerah.
Hal ini berkaitan erat dengan persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan hingga tingkat kota yang akan segera dilaksanakan guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Ini adalah momen krusial agar kita memiliki perencanaan yang dinamis dan terus menuju arah perbaikan demi mendukung visi misi Kota Palangka Raya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fauzi merincikan empat tujuan utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Pertama, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperkuat pemahaman dan keterampilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran yang berkualitas.
Kedua, tata kelola akuntabel untuk memastikan proses perencanaan dilakukan sesuai prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selain kedua tujuan tersebut, kegiatan juga bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan dengan menjamin keselarasan antara dokumen pusat (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN), tingkat daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), hingga level operasional di Perangkat Daerah (Rencana Kerja/Renja).
Keempat, mitigasi risiko untuk meminimalisir kesalahan administratif yang berpotensi menjadi temuan badan pemeriksa di kemudian hari.
“Melalui sinergi antara perencanaan yang tepat dan pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya optimis dapat menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Fauzi Rahman. (PATHUR/H)
