BORNEONEWS, Pulang Pisau -- Presiden Joko Widodo menetapkan Kalimantan Tengah sebagai barometer  keberhasilan dalam pelaksaan program perhutanan sosial. Dia berharap skema ini mampu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitar hutan.

"Kalau ini (Kalimantan Tengah) saya lihat tahun depan, berjalan, berhasil, di provinsi-provinsi lain akan saya berikan, yang tadi saya bilang, 12,7 juta hektar," kata Joko Widodo di Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (20/12/2016).

Jokowi mengatakan saat ini ada 25.863 desa di Indonesia yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Sebanyak 70 persen dari angka itu menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan.

Kemudian, kata presiden kepada kelompok tani dari Kabupaten Pulang Pisau, Gunung Mas, Kapuas dan Kotawaringin Timur,  10,2 juta penduduk yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan itu belum sejahtera. Mereka juga tak memiliki aspek legal untuk mengelola hutan.

Oleh karena itu kata presiden, pemerintah dalam periode 2015-2019, mengalokasikan kawasan hutan untuk perhutanan sosial. Tapi jelasnya, yang mendapatkan hak konsesi hanya rakyat, koperasi, dan para kelompok tani.

"Semangat dari perhutanan sosial adalag memunculkan keadilan sosial bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kawasan hutan. Sekaligus menjaga kelestarian hutan di wilayah Indonesia," kata Jokowi.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyampaikan, perhutanan sosial dibuat untuk menghilangkan ketimpangan pengelolaan hutan. Selama ini izin pemanfaatannya hanya berkiblat pada korporasi besar.

Jelas Siti Nurbaya, dari 12,6 hektar hutan di Kalteng,  berdasarkan peta indikatif, seluas 1,6 juta hektar hutan dijadikan perhutanan sosial. Saat ini kata dia, 35.595 hektar lahan telah diserahkan kepada 4.762 kepala keluarga yang tergabung dalam 37 kelompok tani.

Adapun lokasinya tersebar di Pulang Pisau, Kapuas, Gunung Mas, Lamandau, Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Kemudian kedepan akan disebar ke sejumlah kabupaten lainnya sesuai peta.

"Untuk menampung kayu dari HTR, maka akan dikaloborasikan dengan industri kayu," kata Siti Nurbaya Bakar dihadapan presiden, Gubernur Kalteng dan sejumlah bupati.

Tenrem (56), anggota Kelompok Tani Tunas Muda dibincangi sebelum kedatangan Jokowi mengatakan, dia belum memahami konsep HTR. Bahkan dia mengaku belum mendapatkan alokasi lahan untuk ditanami pohon sengon.

Namun dia berharap, program yang diresmikan langsung oleh presiden ini dapat mengangkat perekonomian masyarakat sepertinya.

"Mudah-mudahan (program) ini bisa membantu. Masyarakat bisa sejahtera," kata Tenrem, transmigran asal Jawa Tengan yang sudah 35 tahun di Kalteng.

Sementara itu, Damai, anggota kelompok tani lainnya mengatakan, di lahan seluas 1 hektar miliknya sudah ditanami pohon sengon sebanyak 1.000 batang. Tingginya saat ini (usia 5 bulan) sudah sekitar 3 meter.

"Empat tahun lagi 12 meter, kalau saya jual sebatang Rp200.000 maka saya akan mendapatkan Rp200.000.000," kata Damai kepada presiden RI. (RONI SAHALA/m)