PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya terpaku pada pemberian bantuan sosial yang bersifat konsumtif.

Menurutnya, pemerintah kota kini lebih fokus pada program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemberian pelatihan keterampilan teknis bagi keluarga prasejahtera agar mereka memiliki kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

"Strategi ini bertujuan untuk memberikan kail, bukan sekadar ikan. Melalui pelatihan keterampilan, masyarakat diberikan keahlian khusus yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini, mulai dari kerajinan tangan, pengolahan pangan, hingga penguasaan teknologi digital," katanya, Senin, 2 Maret 2026.

Dengan keahlian tersebut, warga diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah, melainkan mampu menciptakan peluang kerja bagi diri sendiri.

Selain pembekalan keahlian, pemerintah kota juga berkomitmen memfasilitasi akses bantuan modal usaha.

Ia menekankan bahwa kendala utama masyarakat dalam memulai usaha seringkali terletak pada permodalan.

Oleh karena itu, Pemko hadir untuk menjembatani pelaku usaha mikro dengan lembaga keuangan atau melalui program stimulus daerah guna memastikan roda ekonomi di tingkat rumah tangga dapat berputar.

Ia juga menambahkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak berhenti pada proses produksi saja, tetapi juga mencakup manajemen keuangan dan strategi pemasaran.

Hal ini penting agar UMKM yang dibentuk oleh keluarga prasejahtera memiliki daya saing yang kuat dan mampu bertahan di tengah kompetisi pasar yang semakin ketat.

"Kita ingin memastikan setiap unit usaha kecil memiliki fondasi bisnis yang sehat sejak awal berdiri," ujarnya.

Integrasi antara pelatihan dan modal usaha ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar.

Zaini meyakini bahwa jika satu keluarga prasejahtera berhasil naik kelas menjadi pelaku UMKM yang sukses, maka akan terjadi efek domino yang positif terhadap penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan. (HENDRI/H)