BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Palangka Raya Fauzi Rahman telah menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Agustin Teras Narang.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Penyerapan Aspirasi Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026.
Kunjungan kerja yang dilakukan di lingkungan Bapperida Palangka Raya memiliki tujuan khusus untuk mendengar dan mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan kebijakan daerah di tingkat kota.
Kedatangan anggota DPD RI ini juga menjadi bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi nasional di tingkat daerah.
Fokus utama dari pertemuan kali ini adalah melakukan Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Khususnya, pembahasan difokuskan pada urusan pemerintahan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapperida Palangka Raya Fauzi Rahman menyampaikan bahwa sinergi antara DPD RI dengan instansi perencanaan daerah ini bertujuan untuk memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat Kalimantan Tengah berjalan dengan optimal dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
"Kerjasama ini diharapkan dapat menyelaraskan antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah," katanya, Selasa, 3 Maret 2026.
Fauzi menambahkan bahwa inventarisasi materi pengawasan yang dilakukan akan membantu mengidentifikasi poin-poin penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketenagakerjaan.
Data dan informasi yang terkumpul akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Pertemuan ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan.
"DPD RI diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan masukan dari daerah ke tingkat pusat, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan," pungkasnya. (PATHUR/H)
