BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah memimpin langsung monitoring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari dapur hingga sekolah, Kamis, 12 Maret 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Kobar bersama jajaran terkait meninjau tiga lokasi, yakni TK Pembina, SDN 7 Madurejo, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Madurejo.
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penyediaan, hingga pendistribusian makanan kepada para peserta didik, berjalan sesuai ketentuan program MBG yang dicanangkan pemerintah.
Nurhidayah menjelaskan, selama bulan Ramadan terdapat penyesuaian dalam menu makanan yang diberikan kepada siswa dibandingkan hari biasa di luar Ramadan.
“Dengan bulan Ramadan ini, menu makanan yang disajikan berbeda dengan hari biasa. Selama Ramadan disiapkan dalam bentuk siap saji, sedangkan di luar Ramadan berupa makanan yang dimasak,” ujarnya.
Selain meninjau proses penyajian makanan, Bupati juga melakukan evaluasi terhadap menu yang diberikan kepada para siswa agar sesuai dengan selera anak-anak sebagai penerima manfaat program tersebut.
Menurutnya, monitoring ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi terkait informasi yang beredar di masyarakat, khususnya mengenai nilai satu porsi MBG.
Ia menjelaskan bahwa dalam program tersebut terdapat dua kategori porsi makanan, yakni skala kecil dan skala besar.
“Untuk satu porsinya ada dua kategori, skala kecil harganya Rp8 ribu dan skala besar Rp10 ribu. Kemudian Rp3 ribu untuk biaya operasional dan Rp2 ribu untuk insentif pegawai, sehingga totalnya Rp15 ribu,” jelasnya.
Nurhidayah menambahkan, bahwa sistem tersebut sudah diterapkan di SPPG Madurejo dengan menyesuaikan menu sesuai selera anak-anak.
“Untuk SPPG di sini sudah memberlakukan itu. Disesuaikan dengan selera anak-anak. Sejauh ini MBG di Kobar berjalan aman dan lancar,” ungkapnya.
Ia juga menanggapi adanya perbedaan ukuran, maupun jenis menu MBG antara daerah satu dengan daerah lainnya.
Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan, baik dari segi harga maupun menu makanan yang disajikan.
“Bahan baku kita di sini ada beberapa yang didatangkan dari luar pulau. Dari harga bahan pokok tentu tidak bisa kita samakan,” katanya.
Bupati menegaskan, kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari upaya pengawasan pemerintah daerah agar program MBG dapat berjalan optimal di lapangan.
Jika ditemukan menu yang tidak sesuai atau distribusi yang kurang tepat, pihak SPPG diminta segera melakukan evaluasi.
“Ini program dari Presiden dan kita berupaya menjalankan fungsi pengawasan agar berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, bahwa pemerintah daerah tidak akan segan memberikan teguran, apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kita juga tidak segan menegur jika ada yang kurang pas, baik menunya maupun pendistribusiannya,” pungkasnya. (DANANG/H)
