BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto, memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan pihak terkait mengenai pola komunikasi publik terkait ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ia meminta agar penyampaian informasi mengenai ketahanan stok energi dilakukan secara lebih utuh dan cermat guna menghindari persepsi keliru di masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Sigit dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Fuel Terminal Tanjung Gerem milik PT Pertamina (Persero) di Provinsi Banten, Rabu 11 Maret 2026.
Menurut Sigit, penyampaian data stok BBM yang menyebutkan angka ketahanan hanya untuk beberapa minggu ke depan tanpa penjelasan komprehensif berisiko memicu kekhawatiran massal. Hal ini dinilai dapat membuka celah bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan distribusi energi nasional.
"Kalau masyarakat mendengar stok BBM hanya tersisa sekitar tiga minggu, tentu akan muncul kekhawatiran. Hal ini bisa memicu pelangsiran atau penimbunan, yang akhirnya justru mengganggu stabilitas pasokan di lapangan," ujarnya, Kamis,12 Maret 2026.
Ia menambahkan bahwa indikasi aktivitas pelangsiran BBM sudah mulai terlihat di beberapa wilayah. Jika tidak diantisipasi dengan komunikasi yang tepat, situasi ini dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran distribusi BBM secara nasional.
Sigit menekankan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina (Persero), perlu mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih menenangkan. Dibandingkan hanya menonjolkan angka keterbatasan stok. Pemerintah disarankan untuk menekankan komitmen dalam menjaga stabilitas harga energi, Memastikan jaminan keamanan distribusi BBM hingga ke pelosok, Membangun kepercayaan publik agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebih.
"Pendekatan komunikasi yang lebih positif akan membantu mencegah kepanikan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi," terangnya. (PATHUR/H)
