BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan perempuan dan anak perempuan memperoleh perlindungan dan kesempatan berpartisipasi secara setara dalam pembangunan nasional.
"Tema ini mengingatkan kita bahwa kemajuan perempuan harus dimulai dari pemenuhan hak-hak dasar, dilanjutkan dengan penegakan keadilan, dan diwujudkan melalui aksi nyata dalam kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan," katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan salah satu prinsip penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan adalah kesetaraan gender, yang artinya perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, akses, partisipasi, serta kontrol yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan.
Berbagai studi, kata dia, menunjukkan pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan keluarga, serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
"Dengan demikian, kesetaraan gender bukan hanya persoalan perempuan melainkan bagian penting dari strategi pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan," kata dia.
Ia mengatakan perempuan Indonesia kini menempati posisi yang semakin strategis, seiring dengan kemajuan signifikan di berbagai sektor pembangunan.
Dari sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Pada 2022, IPG tercatat 91,63, kemudian meningkat menjadi 91,85 pada 2023 dan tetap berada pada angka yang sama pada 2024.
"Ini menandakan bahwa kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin menyempit, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup,” kata Arifah Fauzi.
ANTARA
