BORNEONEWS, Sampit – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur tengah menggelar kegiatan ground check (GC) pelanggan PLN sebagai bagian dari kerja sama tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara BPS dan PLN.
Kegiatan tersebut bertujuan memutakhirkan data pelanggan listrik sekaligus memastikan validitas data sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Kepala BPS Kotim, Eddy Surahman, menjelaskan bahwa pada proses ground check ini petugas pencatat meter PLN (billman) melakukan pengumpulan data secara langsung dengan metode wawancara kepada para pelanggan.
“Dalam GC pelanggan PLN, data yang dikumpulkan oleh petugas catat meter meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), geotag lokasi, nomor handphone pelanggan, foto depan rumah, status kepemilikan rumah, serta jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut,” ujar Eddy, Sabtu, 18 April 2026.
Eddy menegaskan seluruh pendataan dilakukan secara tatap muka guna memperoleh data yang akurat dan terbaru dari masyarakat pelanggan PLN. Dalam kondisi tertentu di mana responden kesulitan menyebutkan NIK, petugas diperbolehkan meminta responden menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya sebagai verifikasi kebenaran NIK. Akan tetapi, petugas tidak diperkenankan mengambil foto atau memotret dokumen identitas tersebut.
“Informasi yang dibutuhkan hanya NIK, sehingga tidak perlu ada pengambilan foto KTP. Selebihnya dilakukan melalui wawancara langsung,” tambahnya.
Pentingnya kegiatan GC ini adalah untuk menjaga kualitas data administrasi pelanggan PLN yang valid dan sesuai keadaan sebenarnya, serta mendukung data sosial ekonomi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait.
Melalui inovasi kolaboratif ini, diharapkan data yang akurat dapat memperbaiki perencanaan pembangunan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kolaborasi antara BPS dan PLN ini tidak hanya memperbaiki data pelanggan listrik, namun juga menjadi sarana penting untuk mendapatkan gambaran sosial ekonomi masyarakat secara akurat, demi pengambilan kebijakan yang berbasis data valid,” kata Eddy menutup penjelasannya. (DEVIANA/H)
