BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas, Pangeran S. Pandiangan, menilai sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga perlu berbasis masyarakat.
Hal itu ia sampaikan dalam forum pemaparan hasil Community Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA) yang digelar di Altrue Hotel Palangkaraya, Jumat, 8 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan empat desa di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan yang dipetakan tingkat kerentanan dan kapasitasnya dalam menghadapi bencana.
Menurut Pangeran, keterbatasan infrastruktur di sejumlah desa membuat penerapan Early Warning System (EWS) berbasis teknologi belum sepenuhnya dapat diterapkan.
“Selain EWS secara teknologi, kita juga perlu EWS berbasis kemasyarakatan. Artinya ketika teknologi tidak bisa diterapkan di sebuah desa karena tidak ada fasilitas penunjang termasuk jaringan internet, kita perlu menggunakan EWS kemasyarakatan,” kata Pangeran.
Ia mengatakan sistem berbasis masyarakat dapat diterapkan melalui pengamatan langsung terhadap gejala awal bencana, seperti kenaikan debit air, perubahan kondisi cuaca, maupun indikasi kebakaran lahan.
Menurut dia, masyarakat juga dapat memanfaatkan sarana sederhana untuk menyebarkan peringatan dini, seperti kentongan, toa masjid, maupun lonceng gereja.
“Ketika tanda-tanda itu sudah terlihat, masyarakat dapat melakukan peringatan kepada warga menggunakan kentongan, toa masjid atau lonceng gereja,” ujarnya.
BPBD Kapuas, kata Pangeran, juga berencana memperluas program serupa ke desa-desa rawan lainnya dengan menggandeng perusahaan besar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pengendalian bencana yang berdampak tidak hanya terhadap masyarakat, tetapi juga lingkungan sekitar.
“Nanti, ke depan akan kita teruskan pada desa-desa lain dengan menggandeng perusahaan besar lainnya. Tujuannya untuk pengendalian bencana, karena bencana pasti berdampak kepada masyarakat dan habitat sekitarnya termasuk orangutan,” tambahnya. (SABRIANOOR/H)
