BORNEONEWS, Pontianak - Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat rantai pasok pangan lokal untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
"Penguatan tersebut dilakukan melalui kunjungan lapangan dan dialog bersama sekitar 50 anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang terdiri atas petani hortikultura, pekebun buah-buahan, kelompok tani sayuran, hingga pelaku usaha pangan lokal," kata Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana di Rasau Jaya, Kalbar, Kamis 14 Mei 2026.
Dia menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian program "Sinergi Ekonomi Kerakyatan: Pemberdayaan UMKM, BUMDes, dan Koperasi, untuk Penguatan Rantai Pasok dalam Mendukung Program MBG", yang sebelumnya telah digelar bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), koperasi, KDMP, UMKM, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Tengku mengatakan program MBG tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
"MBG tidak boleh hanya berhenti pada distribusi makanan. Program ini harus menjadi penggerak ekonomi lokal dengan memastikan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes menjadi bagian utama rantai pasok pangan," tuturnya.
Menurut dia, dialog bersama kelompok tani difokuskan pada kesiapan kapasitas pasok pangan lokal, penguatan rantai distribusi, pola kemitraan dengan SPPG, serta peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam rantai pasok program MBG.
Ia menegaskan penggunaan bahan pangan dari ekosistem ekonomi lokal menjadi prioritas sepanjang memenuhi standar mutu, keamanan pangan, kapasitas pasok, dan ketepatan distribusi.
BGN menilai Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra pemasok pangan lokal di Kalimantan Barat, terutama untuk komoditas hortikultura, buah-buahan, telur, tahu, tempe, dan sayur mayur yang selama ini telah menyuplai kebutuhan dapur SPPG.
Dalam forum sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga memaparkan model penguatan ekonomi daerah dengan menempatkan KDMP dan koperasi sebagai agregator pasokan pangan masyarakat, sementara BUMDes diarahkan menjadi penguat permodalan dan distribusi ekonomi desa.
Model tersebut dinilai strategis karena mampu menjaga perputaran nilai tambah ekonomi tetap berada di masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Selain penguatan rantai pasok, BGN juga menegaskan komitmen terhadap prinsip tanpa toleransi terhadap keracunan pangan dalam implementasi program MBG.
Karena itu, aspek keamanan pangan, hygiene sanitasi, standar operasional prosedur distribusi, traceability, hingga pembinaan supplier lokal menjadi perhatian utama dalam pengembangan rantai pasok pangan MBG.
Melalui sinergi antara pemerintah, SPPG, koperasi, BUMDes, KDMP, dan kelompok tani, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen transformasi ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.
ANTARA
