BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2 dalam proses penjaringan siswa baru Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027.
"Penjaringan siswa baru Sekolah Rakyat tahun ini untuk semua jenjang dari SD, SMP dan SMA itu masing-masing 90 siswa," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kotim Hawianan, Minggu, 24 Mei 2026.
Ia menjelaskan, mekanisme penjaringan siswa Sekolah Rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya karena tidak membuka pendaftaran terbuka.
Proses penjaringan dilakukan langsung oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN yang sudah mencantumkan nama dan alamat calon penerima.
"Untuk proses penjaringan siswa sebenarnya kita sudah menyiapkan dan pendamping sosial PKH sudah mulai bergerak. Jadi kita tidak membuka pendaftaran seperti sekolah-sekolah pada umumnya," ujarnya.
Pendamping sosial disebut langsung mendatangi calon siswa sesuai data yang dimiliki pemerintah karena program tersebut memang diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu.
"Diprioritaskan yang desil 1 dan 2. Kalau memang tidak ada baru desil 3 sampai desil 4," jelasnya.
Meski demikian, Hawianan mengakui dalam proses penjaringan sering ditemukan warga kurang mampu yang belum masuk dalam data desil pemerintah.
Untuk itu, Dinsos Kotim akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan verifikasi lapangan agar calon siswa tetap bisa dipertimbangkan masuk Sekolah Rakyat.
"Biasanya dalam penjaringan ada saja ditemukan orang tidak mampu tapi tidak termasuk dalam data desil. Nanti kita kerja sama juga dengan BPS untuk verifikasi," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah desa maupun kelurahan juga diperbolehkan mengusulkan calon siswa apabila terdapat warga kurang mampu yang belum terdata.
"Kalau ada rujukan dari desa atau kelurahan kita akan konfirmasi lebih dahulu dan cek lapangan melihat kelayakannya seperti apa," ungkapnya.
Hawianan menyebut minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat saat ini mulai meningkat dibanding tahun sebelumnya.
"Kalau dulu susah mencari murid, sekarang sudah banyak yang datang ke dinas menanyakan," imbuhnya.
Namun ia menegaskan, Sekolah Rakyat memang diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu sehingga tidak semua pendaftar bisa diterima.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, kegiatan belajar mengajar ditargetkan sudah menempati bangunan permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotim di kawasan Wengga Metropolitan, Kelurahan Baamang Barat.
Sementara itu, terkait tenaga pendidik, Hawianan mengatakan proses rekrutmen sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
"Untuk tenaga pendidik nanti dari pusat juga, kita hanya memfasilitasi. Seleksi tetap dilaksanakan oleh pusat melalui Kementerian Sosial," katanya.
Pemerintah daerah nantinya hanya membantu menyampaikan kebutuhan tenaga pengajar tertentu apabila masih terdapat kekurangan guru pada bidang tertentu.
"Misalnya memerlukan informasi guru agama ada yang kurang ataukah agama Hindu Kaharingan atau lainnya nanti ada laporannya sehingga nanti kebutuhan guru itu bisa terpenuhi," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
