BORNEONEWS, Palangka Raya – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Kalteng Bergerak di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Rabu (3/6/2026), berlangsung panas.
Massa aksi, membakar ban dan menyampaikan empat tuntutan terkait sejumlah proyek yang dinilai bermasalah.
Dalam orasinya, massa menyoroti proyek pengecatan jalur sepeda yang catnya dinilai cepat luntur. Mereka meminta dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut guna memastikan tidak ada pelanggaran maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Selain itu, Aliansi Kalteng Bergerak mendesak Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah, Juni Gultom, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Massa menilai pimpinan instansi tersebut lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga sejumlah proyek menjadi sorotan publik.
Tuntutan lainnya, adalah meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran daerah dengan mengevaluasi proyek-proyek yang dianggap tidak efektif dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Massa menilai, penggunaan anggaran harus lebih difokuskan pada kebutuhan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Tak hanya itu, demonstran juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Kalimantan Tengah, termasuk dugaan praktik permainan proyek yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Koordinator Aksi Aliansi Kalteng Bergerak, Joseph, menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dari pemerintah maupun instansi terkait.
“Kami akan terus mengawasi dan mengawal persoalan ini sampai ada penjelasan yang transparan serta langkah konkret dari pemerintah,” tegasnya, Rabu 3 Juni 2026. (MARINI/H)
