BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Komitmen tersebut ditegaskan menyusul keikutsertaan Pemkab Barito Timur dalam Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.
Asisten II Sekretariat Daerah Barito Timur, Amrullah, saat diwawancarai wartawan di Tamiang Layang, Jumat, 19 Juni 2026, mengatakan kegiatan validasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengukur sekaligus mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan daerah yang selama ini telah dijalankan pemerintah daerah.
Menurut Amrullah, validasi yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis, 18 Juni 2026, itu tidak hanya berfungsi sebagai proses verifikasi data, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Validasi ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kami untuk melihat sejauh mana kualitas pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bahan evaluasi agar berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan dapat segera diperbaiki,” ujarnya.
Amrullah menjelaskan, dalam proses validasi tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Timur memaparkan berbagai data dukung terkait enam dimensi penilaian IPKD, yakni kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, alokasi mandatory spending, transparansi pengelolaan keuangan daerah, realisasi belanja daerah, kondisi kesehatan keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan, Kabupaten Barito Timur menunjukkan sejumlah capaian yang cukup menggembirakan. Alokasi anggaran pendidikan tercatat mencapai 21,6 persen atau melampaui ketentuan minimal 20 persen. Sementara alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 42,3 persen. Di sisi lain, tingkat realisasi belanja operasional, belanja modal, dan belanja transfer juga berada di atas 91 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah kita berjalan cukup baik. Namun tentu saja masih ada berbagai hal yang perlu terus ditingkatkan agar kinerja keuangan daerah semakin optimal dan mampu mendukung percepatan pembangunan,” katanya.
Selain indikator tersebut, Barito Timur juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Menurut Amrullah, capaian itu menjadi bukti komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Opini WTP yang berhasil dipertahankan selama tiga tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah. Ke depan kami akan terus memperkuat sistem pengendalian, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Asisten II berharap hasil validasi IPKD yang dilakukan BSKDN Kemendagri dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah di Barito Timur sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.
"Dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik, kita optimistis pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan warga Barito Timur dapat terus meningkat," tandasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO/H)
