BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto, menyoroti masih adanya ketimpangan akses listrik di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di kawasan Kalimantan yang dinilainya belum mendapatkan porsi program energi baru terbarukan (EBT) secara optimal.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Sigit mengungkapkan terdapat sekitar 10.068 lokasi di Indonesia yang hingga kini belum teraliri listrik. Wilayah tersebut tersebar di Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Kalimantan.
“Kondisi di Kalimantan memang relatif sulit, tetapi mengapa program EBT belum banyak masuk ke wilayah ini? Kalimantan Tengah ini penghasil sumber daya alam yang cukup besar, namun belum terlihat program yang signifikan,” ujar Sigit menirukan yang disampaikannya dalam pertemuan dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dirjen Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP.
Ia menilai, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan seharusnya memperoleh perhatian lebih dalam pengembangan infrastruktur energi, termasuk pemanfaatan energi terbarukan untuk memperluas akses listrik masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Dirjen Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa pengembangan EBT tidak terbatas pada wilayah tertentu, termasuk Kalimantan.
Dalam pemaparan tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, Kalimantan ditargetkan memperoleh tambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 3,5 GW. Komposisinya meliputi PLTA/PLTM sebesar 1.532,61 MW, PLTS 1.524,03 MW, PLTN 250 MW, PLTBm 63 MW, PLTBg 16,5 MW, serta PLTB 70 MW.
Selain itu, Kalimantan juga disebut memiliki potensi besar di sektor bioenergi, terutama dari limbah kelapa sawit. Hingga Mei 2026, kapasitas terpasang pembangkit berbasis limbah sawit di Kalimantan telah mencapai 761,32 MW, dengan sekitar 97 persen di antaranya digunakan untuk kebutuhan listrik internal pabrik kelapa sawit (PKS).
Pemerintah menegaskan, pengembangan EBT akan terus didorong secara bertahap untuk memperluas akses listrik dan memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk di wilayah-wilayah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan. (TESTI PRISCILLA/y)
